Nilai Industri Halal RI Diprediksi Tembus Rp4 Ribu Triliun
- Nilai industri halal di Indonesia diproyeksikan mencapai 248,78 miliar dolar AS tahun ini.
- Pertumbuhan bisnis makanan dan minuman halal serta kosmetik halal menjadi penopang utama industri halal.
Jakarta, IDN Times - Pertumbuhan ekonomi syariah terus meningkat, baik dari sisi industri halal maupun perbankan syariah. Menurut Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko, nilai industri halal di Indonesia diproyeksi tembus 248,78 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau sekitar Rp4.176,8 triliun (kurs Rp16.789 per dolar AS) tahun ini.
“Berdasarkan proyeksi SGIE (State of the Global Islamic Economy), nilai industri halal global diperkirakan mencapai 2.596,9 miliar dolar AS pada tahun 2025, sedangkan pasar halal Indonesia diproyeksikan mencapai 248,78 miliar dolar AS,” kata Tiko dalam Global Islamic Finance Summit (GIFS) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
1. Bisnis makanan minuman dan kosmetik halal bakal jadi penopangnya
Nilai industri halal itu bakal didorong oleh pertumbuhan bisnis makanan dan minuman halal, serta kosmetik halal.
“Bidang utama pengembangan di Indonesia adalah industri makanan dan minuman halal, farmasi, dan kosmetik, yang diperkirakan akan memberikan kontribusi sekitar 196,39 miliar dolar AS (sekitar Rp3.297 triliun),” ucap Tiko.
2. Kawasan Industri Halal masih kurang diminati
Tiko mengatakan, pemerintah terus mendorong pertumbuhan industri halal, salah satunya dengan menyediakan Kawasan Industri Halal (KIH). Sayangnya, pemanfaatan kawasan itu masih rendah. Dia pun mengajak pelaku industri halal memanfaatkan infrastruktur tersebut.
“Dari sisi infrastruktur, Indonesia saat ini memiliki sedikitnya enam Kawasan Industri Halal. Namun, okupansinya masih rendah. Produsen halal yang membutuhkan rasionalisasi bisnis, agar bersedia mengisi dan menjalankan produksinya di kawasan industri halal, begitu juga dengan investor baru,” tutur Tiko.
3. Pemerintah mau KIH bisa jadi destinasi wisata halal
Selain sektor manufaktur, diharapkan KIH bisa diisi oleh pengusaha sektor lain, agar kawasan itu juga bisa menjadi destinasi wisata halal.
“Dalam hal ini, kolaborasi BUMN menjadi penting dalam pengembangan kawasan tersebut. Selain itu, inovasi diperlukan untuk mengatasi ketidaksesuaian permintaan dan pasokan antara sektor keuangan dan industri halal,” ujar Tiko.
