IESR Sebut Biaya Kerusakan Lingkungan Lebih Besar dari Insentif EV
- Pembiaran kendaraan fosil di jalanan bisa timbulkan kerugian: Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, membiarkan kendaraan fosil mendominasi jalanan akan memicu biaya pemulihan ekologi yang jauh lebih mahal bagi negara.
- Dampak pencabutan insentif kendaraan listrik: Fabby menjelaskan, jika insentif PPN 10 persen dicabut, harga kendaraan listrik akan melonjak dan minat masyarakat untuk beralih dipastikan merosot tajam.
- Pencabutan insentif ancam investasi industri baterai: Selain isu lingkungan, pencabutan insentif ini mengancam investasi industri baterai yang diproyeksikan mencapai Rp544 triliun hingga 2060.
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai rencana pemerintah menghentikan insentif mobil listrik pada 2026 kurang tepat. Hal itu lantaran nilai insentif yang dikeluarkan negara jauh lebih kecil dibandingkan beban ekonomi akibat kerusakan lingkungan dari emisi transportasi.
“Pemerintah harus sadar bahwa biaya kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan akibat emisi transportasi jauh lebih mahal harganya dibandingkan nilai rupiah insentif yang diberikan saat ini,” ujar Fabby dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (2/1/2026).
Table of Content
1. Pembiaran kendaraan fosil di jalanan bisa timbulkan kerugian
Menurut Fabby, membiarkan kendaraan fosil mendominasi jalanan akan memicu biaya pemulihan ekologi yang jauh lebih mahal bagi negara.
“Kebijakan pencabutan insentif ini menunjukkan cara pandang jangka pendek yang mengabaikan beban krisis iklim di masa depan,” kata dia.
2. Dampak pencabutan insentif kendaraan listrik
Fabby menjelaskan, jika insentif PPN 10 persen dicabut, harga kendaraan listrik akan melonjak dan minat masyarakat untuk beralih dipastikan merosot tajam. IESR mencatat, penggunaan satu unit mobil listrik sejauh 20 ribu kilometer (km) per tahun sebenarnya mampu menekan impor BBM hingga 1.320 liter.
“Jangan sampai kita terjebak menghemat anggaran fiskal, namun justru membiarkan defisit neraca perdagangan membengkak akibat ketergantungan impor BBM yang terus berlanjut,” tutur dia.
3. Pencabutan insentif ancam investasi industri baterai
Selain isu lingkungan, pencabutan insentif ini mengancam investasi industri baterai yang diproyeksikan mencapai Rp544 triliun hingga 2060. Banyak produsen saat ini tengah berada di tengah proses pembangunan pabrik dan sangat membutuhkan kepastian hukum dari pemerintah.
"Sebaiknya insentif tetap diperpanjang guna menjaga momentum transisi energi dan melindungi hak masyarakat atas kualitas udara yang lebih bersih," kata Fabby.
