Pajak BBM Naik, ESDM Bersurat ke Kantor Sri Mulyani dan Tito

Tutuka menjelaskan bahwa akhirnya Kementerian ESDM mengambil sikap dengan bersurat ke kantor Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengenai kendala-kendala yang timbul dari kebijakan PBBKB.

Dia menegaskan bahwa tindakan itu diambil karena berkaitan langsung dengan sektor ESDM, yaitu sektor minyak dan gas bumi (migas) yang bertanggung jawab dalam mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Akhirnya kami mengambil sikap ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan tentang kendala-kendala itu. Karena itu berhubungan dengan sektor kami, sektor migas dalam mendistribusikan BBM,” tuturnya.

Tutuka menyatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan draf surat berkaitan dengan kendala-kendala yang mereka hadapi dalam implementasi kebijakan PBBKB yang targetnya dikirim hari ini.

Tutuka menjelaskan bahwa Kementerian ESDM tidak memiliki kewenangan untuk menunda kebijakan atau implementasi PBBKB. Namun, dia menyatakan bahwa pihaknya mengumpulkan berbagai permasalahan yang ada.

Dia menyoroti pentingnya memperhatikan dengan baik pelaksanaan kebijakan tersebut karena bisa menimbulkan dampak signifikan di masyarakat, yang telah mereka amati.

"Kita nggak sampai ditunda, karena itu bukan wewenang kami. Tapi kami menghimpun permasalahan yang ada banyak. Pelaksanaannya harus diperhatikan betul karena akan menimbulkan dampak di masyarakat yang kami sudah lihat,” paparnya.

Tutuka menyatakan bahwa meskipun pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk merekomendasikan penundaan, Kementerian ESDM tetap menyampaikan informasi mengenai dampak besar yang dapat timbul dari implementasi kebijakan tersebut.

Pihaknya menganggap penting untuk mempertimbangkan dampak tersebut dalam proses pengambilan keputusan, walaupun keputusan akhir mengenai penundaan tidak berada di tangan mereka.

“Kami membeberkan dampaknya besar. Itu harus consider dalam mengambil keputusan,” tuturnya.

Tutuka menjelaskan bahwa ada tiga aspek utama yang menjadi perhatian mereka terkait implementasi kebijakan PBBKB. Pertama, dari segi teknis, terdapat masalah yang dihadapi oleh badan usaha penyalur BBM, seperti perbedaan antara kendaraan pribadi dan kepentingan umum di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU).

Kedua, dari segi sosial, mereka merasa bahwa kurangnya sosialisasi akan berpotensi menimbulkan masalah di masyarakat. Ketiga, dari segi hukum, terdapat permasalahan terkait definisi wajib pajak dan kriteria terkait tarif PBBKB yang belum jelas.