Pembatasan Pertalite Berdasarkan Desil Dinilai Rawan Salah Sasaran

24 Agu 2026, 14:09 WIB

Trio Hamdani

News

Channel

Add Us on Google

Pembatasan Pertalite Berdasarkan Desil Dinilai Rawan Salah Sasaran

Ilustrasi BBM Pertalite. (Dok. Pertamina)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Mohammad Faisal menilai pembatasan Pertalite berdasarkan desil bergantung pada ketepatan data penerima dan kontrol pengisian di SPBU.
Barcode dinilai dapat digunakan untuk pembelian Pertalite, tetapi berpotensi dipakai oleh pihak yang tidak berhak.
Akurasi data desil menjadi persoalan utama karena dapat memicu inclusion error maupun exclusion error dalam penyaluran subsidi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Senin (24/8/2026)

Mohammad Faisal menyampaikan dua hal yang perlu diperhatikan dalam rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil, yaitu ketepatan data dan mekanisme kontrol pengisian BBM di SPBU.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil dinilai rawan salah sasaran.
Who?
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai rencana tersebut.
Where?
Jakarta, dengan mekanisme pengisian BBM yang akan diterapkan di SPBU.
When?
Senin (24/8/2026).
Why?
Ketepatan data desil dipersoalkan, sementara penggunaan barcode berpotensi membuka celah penyaluran Pertalite bersubsidi.
How?
Penerima dalam desil dapat memiliki barcode, tetapi pengawasan diperlukan agar barcode tidak digunakan pihak yang tidak berhak.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Om Faisal bilang ada rencana membatasi Pertalite untuk orang dalam kelompok desil tertentu. Orang itu mungkin memakai barcode saat membeli bensin di SPBU. Tapi data kelompoknya harus tepat. Barcode juga harus dijaga, supaya orang yang tidak berhak tidak memakai bantuan untuk membeli Pertalite sekarang di sana.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pembahasan mengenai ketepatan data dan pengawasan barcode menunjukkan dua aspek pelaksanaan pembatasan Pertalite sudah diidentifikasi. Mekanisme barcode dinilai masih dapat diterapkan, sementara perhatian pada inclusion error dan exclusion error membuka ruang untuk menilai kembali penentuan penerima sebelum penyaluran dilakukan secara lebih cermat dan sesuai data.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil, yakni ketepatan data dan mekanisme kontrol saat pengisian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mekanisme kontrol di SPBU relatif lebih mudah diperbaiki dibandingkan dengan persoalan ketepatan data yang menjadi dasar penentuan penerima Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tersebut.

"Setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan itu. Dari pertama itu ketepatan data. Yang kedua, masalah mekanisme kontrol dalam mengimplementasikan pengisian bensin ya nanti di stasiun-stasiun pengisian bensin," kata dia kepada IDN Times, Senin (24/8/2026).

1. Mekanisme barcode masih bisa diterapkan

Ilustrasi pendaftaran QR Code Pertalite Pertamina. (Dok. Pertamina)

Faisal menilai pembatasan berdasarkan desil masih dapat diterapkan dengan mekanisme barcode seperti yang digunakan saat ini. Nantinya, setiap orang yang masuk dalam desil penerima Pertalite akan memiliki barcode untuk digunakan saat membeli BBM.

"Nah, ini berarti nanti orang, dalam bayangan saya ya, orangnya nanti yang punya barcode, masing-masing punya, yang punya barcode berdasarkan desil tadi itu ya. Nah, jadi implementasinya mungkin bisa," ujarnya.

2. Tapi barcode berpotensi disalahgunakan

QR code Pertalite di Jateng & DIY. (Dok/Pertamina)

Mekanisme barcode tetap perlu dikontrol agar tidak menimbulkan celah dalam penyaluran Pertalite bersubsidi. Faisal mencontohkan pemilik mobil yang tergolong mampu dan tidak masuk kelompok penerima Pertalite bersubsidi.

Pemilik kendaraan tersebut dapat meminta sopir yang masuk dalam desil penerima subsidi untuk mengisi BBM menggunakan barcode miliknya. Akibatnya, kendaraan milik orang yang tidak berhak tetap dapat mengakses Pertalite karena transaksi dilakukan menggunakan barcode milik orang yang berhak.

"Nah, ini hal-hal kayak gini kan bisa mengakibatkan kebocoran ya dari aspek implementasi mekanismenya," tutur Faisal.

3. Akurasi data jadi persoalan utama

Ilustrasi: Petugas SPBU sedang mengisikan Pertalite ke mobil konsumen. (Dok. Pertamina)

Faisal menilai persoalan yang lebih besar terdapat pada ketepatan data desil. Menurut dia, masih ada perdebatan mengenai akurasi data desil, termasuk batas kelompok yang berhak dan tidak berhak menerima Pertalite.

Dia juga menyoroti definisi masing-masing desil yang dinilai masih rancu. Kesalahan dalam pendataan dan penentuan desil, termasuk menentukan pihak yang layak dan tidak layak menerima subsidi, menurut Faisal, dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran.

Kondisi itu dapat berupa inclusion error, yakni pihak yang tidak layak justru menerima subsidi, maupun exclusion error, yakni pihak yang sebenarnya berhak tetapi tidak menerima subsidi.

"Nah, ini yang mungkin lebih besar exclusion error-nya ini, banyak nanti dikhawatirkan yang sebetulnya berhak dapat, jadinya tidak dapat ya, karena definisi desil yang tidak tepat gitu ya. Karena ini bergantung, betul-betul bergantung pada ketepatan datanya," kata dia.