Pemerintah sedang susun paket kebijakan ekonomi kuartal III.
Apindo minta pemerintah gelontorkan insentif pajak untuk sektor padat karya.
Paket stimulus yang sudah ditebar di kuartal II mencapai Rp24,44 triliun.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana untuk melanjutkan kebijakan stimulus ekonomi pada kuartal III-2025. Upaya ini dilakukan untuk mendorong laju perekonomian agar tetap bisa mencapai target 5,2 persen di akhir tahun 2025 ini.
“Kebijakan baru sedang disusun, mungkin difinalkan minggu ini,” ucap Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, dikutip, Kamis (24/7/2025).
Haryo mengatakan, saat ini pemerintah sedang menugaskan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk menyusun paket kebijakan tersebut. Sebelumnya, pada kuartal II-2025, pemerintah sudah menjalankan paket stimulus untuk meningkatkan geliat perekonomian.
Meski tidak menjelaskan secara rinci apa saja paket stimulus yang akan diberikan tersebut. Namun salah satu insentif yang tengah berlaku saat ini dan akan segera berakhir adalah paket stimulus ekonomi Juni-Juli 2025.
“Insentif (yang dijalankan pada kuartal II-2025) akan berlanjut,” imbuh Haryo.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, meminta pemerintah untuk kembali menggelontorkan insentif pajak bagi industri padat karya. Menurutnya, hal ini penting karena industri tersebut merupakan salah satu yang paling terdampak oleh gejolak ekonomi global, mulai dari perang tarif hingga ketegangan geopolitik.
"Jadi memang kita sudah sampaikan, terutama untuk industri padat karya. Karena saat ini, industri padat karya kita sangat tertekan. Maka dari itu, kami mengajukan permohonan untuk beberapa insentif fiskal," ujar Shinta.
Meski demikian, Shinta tidak menjelaskan secara rinci bentuk insentif pajak yang diminta. Namun, ia berharap skemanya serupa dengan insentif yang pernah diberikan saat masa pandemi sehingga bisa membantu dunia usaha.
Pada kuartal II-2025, pemerintah menjalankan lima kebijakan dalam paket stimulus untuk menjaga daya beli dan stabilisasi ekonomi dengan nilai anggaran paket stimulus ekonomi untuk masa liburan sekolah periode Juni–Juli mencapai Rp24,44 triliun. Alokasi ini berasal dari APBN sebesar Rp23,59 triliun dan non-APBN sebesar Rp850 miliar.
Lima kebijakan yang dijalankan yaitu:
Diskon transportasi (tiket kereta api, tiket pesawat, dan tiket kapal penyeberangan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp940 miliar;
Diskon tarif tol dengan alokasi anggaran Rp650 miliar;
Penebalan bantuan sosial;
Bantuan subsidi upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp110,72 triliun; dan
Perpanjangan diskon iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp200 miliar.