Pemerintah Belum Putuskan Waskita Jadi Anak Usaha Hutama Karya

07 Jun 2023, 13:54 WIB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6/2023). (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah merencanakan untuk melebur badan usaha milik negara (BUMN) di sektor konstruksi atau BUMN karya. Wacananya, PT Waskita Karya bakal dijadikan sebagai anak usaha PT Hutama Karya.

Menanggapi itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah belum memutuskannya. Kata dia, hal tersebut masih dalam tataran wacana.

"Ya itu lagi wacana-wacana, kan sekarang ada 8 atau 9 (BUMN) karya, itu kita evaluasi bisa gak itu kita gabung-gabungkan. Ini masih wacana, belum, belum diputuskan," kata Basuki ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

1. Pemerintah belum merapatkan rencana tranformasi BUMN karya

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6/2023). (IDN Times/Trio Hamdani)

Basuki menjelaskan, memang ada rencana untuk melakukan transformasi terhadap BUMN karya. Namun, belum ada rapat formal dalam membahas hal tersebut. Jadi, baru sebatas pembicaraan ide-idenya saja.

"Belum dirapatin, tapi sudah ngomong, ada ide-ide dengan dengan Bu Menteri Keuangan tapi belum diputusin," sambungnya.

2. Rencana Waskita akan berada di bawah Hutama Karya

Gedung Kementerian BUMN. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan konsolidasi BUMN karya akan menggabungkan sejumlah perusahaan, dari sembilan menjadi empat perusahaan. Adapun konsolidasi itu dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti merger, kepemilikan saham, dan sebagainya.

BUMN karya kecil akan di-merger. Sementara itu, konsolidasi untuk BUMN karya skala besar, seperti Hutama Karya, Waskita Karya, PT PP, Wijaya Karya, dan Adhi Karya masih dibahas. Namun, dikabarkan nantinya Waskita akan berada di bawah HK.

Dia pun membeberkan skema kepemilikan saham melalui penyuntikan modal, seperti Bank Mandiri yang mengantongi saham mayoritas Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Kalau (BUMN Karya) yang besar-besar sistemnya kepemilikan. Seperti Waskita dan Hutama Karya ini seperti Bank Mandiri punya BSI. Padahal dibawahnya merger, tapi keputusan ini belum terjadi," ujar Erick dalam acara ramah-tamah dengan media, di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

3. Tunggu proses restrukturisasi Waskita Karya

Gedung Waskita Karya (Dok. Istimewa)

Rencana menjadikan Waskita Karya sebagai anak usaha kembali disinggung oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, yaitu dengan cara melakukan inbreng saham pemerintah di Waskita Karya ke Hutama Karya.

"Ini baru ide sementara ya, belum pasti. Jadi diinbrengkan saham pemerintah (di Waskita) ke Hutama Karya. Nanti porsi pemerintah kan publik ya. Saya lupa kalau tidak salah sekitar 70-an persen itu akan diinbrengkan ke Hutama Karya," kata Tiko di Gedung DPR Jakarta, Senin (5/6/2023).

Hanya saja, Kementerian BUMN ingin memastikan restrukturisasi Waskita Karya selesai terlebih dahulu. Sebab, Hutama Karya memiliki tugas berat, yaitu menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

Dia menjelaskan, restrukturisasi yang dimaksud adalah dari sisi kreditur dan pemegang obligasi, di mana Waskita Karya memiliki kewajiban sebesar Rp45 triliun. Saat ini masih dilakukan negosiasi perpanjangan tenor 10 sampai 15 tahun.

"Kita make sure restrukturisasi selesai dulu baru dilakukan itu (inbreng saham)," tambah Tiko.