Pemerintah Godok Insentif Alternatif untuk Pajak Minimum Global
- Pemerintah sedang menggodok insentif alternatif sebelum mengadopsi pajak minimum global (GMT) dengan tarif 15 persen.
- Indonesia masih memerlukan waktu untuk meredesain kebijakan insentif investor seiring adopsi pajak minimum global.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah terus menggodok insentif alternatif sebelum Indonesia mulai megadopsi pajak minimum global. Adapun pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) akan dilaksanakan pemerintah tahun ini. GMT diusulkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dengan tarif 15 persen.
"Ini sedang dalam kajian, terkait apa yang akan kita lakukan, insentif yang sifatnya nonfiskal yang bisa kita berikan kepada investor,” kata Rosan dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times di Menara Global, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).
1. Masih digodok insentifnya
Rosan mengatakan, saat ini telah banyak negara yang mengadopsi pajak minimum global. Namun, Indonesia masih memerlukan waktu untuk meredesain kebijakan insentif untuk investor.
Adapun tarif pajak efektif 15 persen merupakan peraturan dari pajak minimum global yang merupakan pilar 2 atas pendapatan global perusahaan multinasional.
2. Pajak minumum globak akan berpengaruh ke insentif tax holiday dan tax allowence
Meski demikian, Rosan tak menampik bahwa penerapan pajak minimum global akan berdampak pada kebijakan insentif seperti tax holiday dan tax allowence. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mencari skema insentif alternatif atau tambahan untuk mengompensasi penerapan pajak tersebut.
Menurutnya, pembahasan kebijakan alternatif insentif ini pun dibahasnya bersama Kementerian Keuangan.
"Dengan adanya GMT ini, kita joint untuk implikasi seperti apa, dan tentunya kita bisa memberikan insentif dalam bentuk lain tidak hanya dalam bentuk tax holiday," ungkapnya.
3. Diharapkan sistem perpajakan internasional menjadi adil dan inklusif
Adapun sejumlah manfaat dari pilar 2 yakni menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang tidak sehat atau yang dikenal dengan Race to the Bottom, sehingga diharapkan menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif.
Dengan batasan atau treshold tersebut, Indonesia berpeluang untuk mendapatkan tambahan pajak dari perusahaan multinasional domisili Indonesia yang memiliki tarif pajak penghasilan efektif di bawah 15 persen.
Adapun program "Semangat Awal Tahun 2025" sebagai forum untuk menjembatani pemahaman akan program unggulan pemerintah yang perlu diketahui secara luas oleh masyarakat, terutama kalangan millennial dan genZ.
Dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada Rabu dan Kamis (15-16) Januari 2025, bertempat di The Plaza, Amphitheatre di Lantai 3 Kantor Pusat IDN Times dan Menara Global, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 27, Jakarta 12950.
Setiap sesi akan dihadiri 150-an peserta, future leaders, anak muda. Penyelenggaraan program ini bersamaaan dengan sekitar 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, sehingga diharapkan bisa menjadi forum informasi kepada publik, sebagaimana yang dipesankan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada anggota kabinetnya dalam Hambalang Retreat, pentingnya komunikasi publik akan program pemerintah.
Program “Semangat Awal Tahun 2025” dilakukan dalam bentuk 8 (delapan) sesi talkshow yang menghadirkan pembicara sektor pemerintah, swasta dan publik/akademisi.
Delapan sesi tersebut: Navigasi Ekonomi Global 2025, Kemandirian Pangan Bukan Sebatas Angan, Investasi Berkelanjutan untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Masa Depan Industri Digital dan Kreatif, Energi Berkelanjutan untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Transformasi Kesehatan, Arah Baru Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kepemimpinan Muda dan Inovasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi.
Pada akhir kegiatan akan disampaikan award “Inspiring News Maker of The Year 2024” di berbagai bidang, serta “Climate Warrior Award” untuk 10 anak muda.
