Kereta Trans Sumatra dan Kalimantan Mulai Disiapkan Pemerintah

27 Agu 2026, 19:05 WIB

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

AHY mendorong percepatan jaringan kereta di luar Jawa dengan prioritas koridor strategis di Sumatra dan Kalimantan.
KAI memaparkan konsep trem Bali yang masih perlu dikaji bersama pemerintah daerah dan pihak terkait.
Pertemuan AHY dan KAI juga membahas kapasitas KRL Jabodetabek, industri perkeretaapian, serta roadmap Trans Sumatra dan Trans Kalimantan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong percepatan pengembangan jaringan kereta api di luar Jawa. Koridor yang sudah lebih siap dan punya manfaat strategis diminta diprioritaskan, terutama di Sumatra dan Kalimantan.

“Perkeretaapian bukan hanya soal mobilitas masyarakat dan logistik. Kita juga harus melihat potensi ekonomi, peluang industri, serta bagaimana konektivitas dapat menjadi penggerak pembangunan wilayah,” kata AHY dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (27/8/2026).

Karena itu, pengembangan perkeretaapian dinilai punya potensi besar dalam mendorong pertumbuhan wilayah. AHY juga melihat ada peluang ekonomi dan industri yang bisa berkembang seiring dengan pembangunan jaringan kereta.

1. Trem Bali jadi salah satu rencana yang dibahas
Ilustrasi trem (IDN Times/Arief Muhammad)
Dalam pertemuan dengan AHY, PT Kereta Api Indonesia (Persero) turut memaparkan konsep pengembangan trem di Bali. Moda tersebut disiapkan sebagai salah satu pilihan transportasi untuk menunjang mobilitas masyarakat dan wisatawan di kawasan yang memiliki pergerakan tinggi.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan konsep trem dipilih karena konstruksinya relatif ringan dan menggunakan rel ringan. Dengan konsep tersebut, waktu pembangunan diharapkan bisa lebih cepat.
AHY menilai rencana trem Bali masih perlu dikaji bersama pemerintah daerah dan pihak terkait. Beberapa hal yang perlu dilihat antara lain kesiapan infrastruktur, keterhubungan dengan simpul transportasi, serta kesesuaiannya dengan kondisi pembangunan di Bali.
“Semua agenda ini harus kita lihat sebagai satu ekosistem. Keselamatan tetap nomor satu, tetapi pada saat yang sama kita juga perlu mendorong kapasitas, konektivitas, industri, dan teknologi agar perkeretaapian nasional semakin maju,” ujar AHY.
2. Kapasitas KRL Jabodetabek ikut dibahas
Ilustrasi penumpang KRL. (IDN Times/Herka Yanis)
AHY bertemu dengan Bobby Rasyidin beserta jajaran KAI pada Rabu (19/8/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda perkeretaapian, termasuk pengembangan jaringan di luar Jawa dan peningkatan kapasitas KRL Jabodetabek.
Pembahasan juga mencakup integrasi jaringan kereta dengan kawasan industri serta penguatan industri perkeretaapian dalam negeri.
Untuk KRL Jabodetabek, peningkatan kapasitas menjadi perhatian karena kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik terus bertambah. Kapasitas dan keandalan layanan perlu diperkuat untuk menunjang mobilitas di kawasan perkotaan yang semakin padat.
Sementara untuk industri dalam negeri, pembahasannya mencakup peremajaan sarana dan peningkatan kemampuan produksi. Penguatan industri perkeretaapian dinilai penting untuk mendorong kemandirian teknologi sekaligus membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja.
3. Trans Sumatra dan Trans Kalimantan disiapkan
Ilustrasi rel kereta api (Dok. IDN Times)
Pengembangan kereta di luar Jawa juga sebelumnya disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Pemerintah mulai menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana Kereta Trans Sumatra dan Kereta Trans Kalimantan.
Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan KAI. Perusahaan tersebut kini menyiapkan roadmap untuk menjadi dasar pengembangan kedua proyek sekaligus membuka peluang investasi dari dalam dan luar negeri.
"Kita menindaklanjuti apa yang disampaikan Presiden, itu kita sudah berkoordinasi dengan KAI. KAI sudah menyiapkan roadmap-nya," kata dia kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).