- Peningkatan Program Magang untuk lulusan baru
Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Ekonomi 8+4, Ini Daftarnya
Intinya sih...
- Pemerintah siapkan paket stimulus ekonomi "8+4" hingga akhir 2025
- Daftar stimulus termasuk perluasan skema PPN DTP, program bantuan pangan, dan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal
- Menkeu Purbaya ingin optimalisasi belanja hingga akhir tahun, sumber pendanaan dari pos anggaran yang tak optimal realisasinya
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, IDN Times – Pemerintah mengumumkan peluncuran program stimulus ekonomi baru bertajuk “8+4” yang akan dijalankan hingga akhir 2025. Program ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Total programnya ada 8+4 yang akan kita dorong sampai akhir tahun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/10/2025).
Program 8+4 terdiri dari delapan program utama plus empat program tambahan dalam paket stimulus yang akan digulirkan hingga akhir tahun ini.
1. Daftar stimulus yang ditebar pemerintah
Airlangga menjelaskan, paket stimulus tersebut mencakup berbagai kebijakan prioritas yang saat ini tengah disiapkan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dan menteri terkait lainnya. Berikut beberapa di antaranya:
Salah satu fokus utama adalah peningkatan penerimaan peserta magang bagi lulusan baru (fresh graduate), terutama di sektor pemerintahan. Program ini bertujuan memberikan pengalaman kerja serta penghasilan bagi para peserta magang. Dengan begitu, peserta akan diarahkan untuk segera masuk ke dunia usaha melalui pendekatan link and match dengan kebutuhan industri.
“Ini sedang dipersiapkan. Peserta akan menerima pendapatan selama masa magang,” ujar Airlangga.
- Perluasan Skema PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)
Stimulus berikutnya adalah perluasan skema Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Saat ini, skema ini telah diterapkan pada sektor industri padat karya dan perumahan. Ke depan, pemerintah akan mendorong perluasannya ke sektor-sektor lainnya, khususnya untuk sektor industri hotel, restoran dan kafe (horeka) guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi riil
- Perpanjangan program bantuan pangan
Program bantuan pangan juga akan tetap dilanjutkan untuk tiga bulan ke depan, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.
- Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal
Pemerintah juga memberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja sektor informal, khususnya ojek online (ojol). Dalam skema ini, pemerintah akan menanggung 50 persen iuran, yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian.
“Fasilitas ini akan diperluas ke pekerja lepas atau mitra lainnya,” ujar Airlangga.
- Fasilitasi akses program perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan
Fasilitas akses program perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan diarahkan untuk keperluan renovasi dan kepemilikan rumah.
- Program padat karya tunai
Stimulus ekonomi dalam bentuk program padat karya tunai atau cash for work bagi para pekerja di sektor padat karya, seperti di sektor perhubungan dan perumahan.
Terkait stimulus lainnya, Airlangga menyampaikan, beberapa program tambahan masih dalam tahap finalisasi. Sementara itu, untuk kebutuhan anggaran masih dalam proses penyusunan teknis. Rencananya, total anggaran akan dibahas dan ditetapkan dalam rapat koordinasi pekan depan.
“Nilainya sudah ada dan sedang disiapkan. Nanti akan dirapatkan dan diselaraskan secara menyeluruh,” ujar Airlangga.
2. Menkeu Purbaya ingin optimalkan belanja hingga akhir tahun
Pada kesempatan yang sama, Purbaya menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program stimulus ini, serta memastikan agar seluruh anggaran negara dapat terserap secara optimal hingga akhir tahun.
“Saya ingin nanti di akhir tahun semua dana yang kita punya bisa dimanfaatkan secara efektif. Tidak boleh ada dana menganggur seperti sebelumnya. Uang harus dipakai untuk pembangunan,” ujarnya.
3. Anggaran stimulus berasal dari pos anggaran yang tak optimal realiasinya
Terkait dengan sumber pendanaan, Purbaya menjelaskan, pemerintah akan melakukan penggeseran pos anggaran dari sektor yang realisasinya rendah ke sektor yang lebih siap. Meski demikian, ia enggan menjelaskan lebih rinci pos anggaran apa yang akan digunakan untuk mendanai stimulus ini.
“Pos anggaran bisa kita geser sesuai kebutuhan. Kita lihat mana yang tidak terserap sampai akhir tahun, lalu dialihkan ke sektor yang lebih siap menjalankan program,” tuturnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas ini, pemerintah juga akan membentuk Tim Akselerasi Percepatan Program Prioritas, yang akan terdiri dari Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Investasi (Rosan Roeslani).
“Ini bukan kejutan jangka pendek dengan dampak kecil. Ini akan memberikan (dampak) jangka panjang ke perekonomian. Jadi selama ini (program) yang macet-macet ini akan kita lancarkan. Dana-dana yang nganggur akan saya optimalkan untuk pembangunan nasional sesuai dengan petunjuk pak Menko Airlangga," tegasnya.
