Pemerintah Tawarkan 118 Blok Migas Baru, 25 Sudah Dibidik Investor

29 Mei 2026, 11:55 WIB

Trio Hamdani

News

Channel

Add as Preferred source

Pemerintah Tawarkan 118 Blok Migas Baru, 25 Sudah Dibidik Investor

Ilustrasi hulu migas (Dok. SKK Migas)

Intinya Sih

Pemerintah melalui Kementerian ESDM menawarkan 118 blok migas baru hingga 2026, dengan 25 wilayah sudah diminati investor dan sisanya dalam tahap studi bersama atau penetapan wilayah kerja.
Pertamina Hulu Energi diminta mengaktifkan kembali 41 struktur migas idle lewat skema kerja sama operasi dan teknologi untuk percepatan produksi jangka pendek sesuai Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Presiden Prabowo menilai krisis global sebagai momentum mempercepat transformasi nasional menuju swasembada energi, mendorong akselerasi rencana strategis pemerintah di sektor energi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempercepat eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) secara masif guna meningkatkan cadangan nasional.

Hingga 20 Mei 2026, dari 118 potensi wilayah kerja baru, 25 di antaranya telah mendapatkan peminat atau menandatangani kontrak, sementara 43 wilayah lainnya sedang dalam tahap studi bersama. Sisanya diproyeksikan untuk studi bersama maupun langsung ditetapkan sebagai wilayah kerja baru.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyatakan penyiapan potensi wilayah baru itu melibatkan Badan Geologi, Lemigas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggunakan pendanaan APBN.

"Eksplorasi migas harus masif dan dilakukan percepatan, dalam rangka penemuan cadangan migas baru untuk mendukung produksi migas nasional," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).

1. Optimalkan 41 ladang migas nganggur lewat kerja sama operasi

ilustrasi anjungan lepas pantai (pexels.com/Jan-Rune Smenes Reite)

Pemerintah mendorong PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk mengaktifkan kembali struktur migas yang selama ini tidak beroperasi alias idle melalui skema Kerja Sama Operasi/Teknologi (KSOT). Kebijakan itu merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Saat ini, terdapat 41 struktur idle yang disiapkan PHE, di mana 22 di antaranya telah diumumkan pada ajang IPA Convex 2026.

Sebaran 22 struktur tersebut mencakup:

Regional 1 (Sumatera): 8 struktur
Regional 2 (Jawa): 4 struktur
Regional 3 (Kalimantan): 7 struktur
Regional 4 (Jawa Timur & Indonesia Timur): 3 struktur

Proses penawaran struktur idle lainnya akan segera dibuka. Detail informasi tersedia melalui laman resmi https://phe.pertamina.com/en/structure. Laode menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penuh proses tersebut agar produksi migas jangka pendek dapat segera tercapai secara cepat dan terukur.

"Agar proses penawaran dan penetapan dapat dilakukan dengan cepat dan prudent sehingga produksi migas segera didapat dalam jangka pendek. Kita akan dukung penuh," ujar Laode.

2. Kebut kerja sama produksi dengan koperasi dan UMKM

Salah satu sumur minyak rakyat di Keluang Muba yang akan dikelola secara resmi oleh badan usaha secara legal. (Dok. IDN Times)

Selain fokus pada struktur idle, pemerintah meminta Pertamina mempercepat kerja sama operasi dan teknologi untuk sumur-sumur idle. Arahan yang sama berlaku bagi percepatan kerja sama produksi minyak yang melibatkan BUMD, Koperasi, maupun UMKM.

"Kita akan dukung penuh, dan hal tersebut merpakan tindak lanjut Permen ESDM Nomor 14 tahun 2025 dalam rangka upaya peningkatan produksi jangka pendek," tambah Laode.

3. Krisis global jadi momentum transformasi

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan krisis global yang terjadi saat ini menjadi pendorong bagi pemerintah untuk mempercepat agenda transformasi nasional, termasuk dalam mencapai swasembada energi.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026, Prabowo menyatakan tantangan global justru memaksa pemerintah melakukan akselerasi atas rencana-rencana strategis yang telah disusun sebelumnya guna mewujudkan kemandirian energi nasional.

“Menurut saya, krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Tapi sekarang akan mempercepat,” kata Prabowo.