Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan rencana pembangunan gedung dan kawasan perkantoran untuk Kementerian Pertahanan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Mengutip Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, proyek tersebut memiliki nilai pagu paket sebesar Rp1.707.968.600.000, dengan total luas lahan yang dialokasikan mencapai 4,36 hektare (ha).
Ada sejumlah ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam proyek pembangunan di lingkungan Kemhan. Proyek tersebut, meliputi pembangunan beberapa bangunan.
Bagunan itu berupa Gedung Utama Kemhan RI, Gedung A, Gedung C, Pusat Data Internal (Pusdatin), bangunan penunjang, gedung bangunan utilitas, serta penataan kawasan tahap 1.
Kementerian PUPR telah mengumumkan rencana pembangunan tahap 1 yang melibatkan konstruksi dengan luas mencapai 53.883 m2. Tahap tersebut akan mencakup beberapa fasilitas penting, termasuk gedung utama untuk menteri, wakil menteri, sekretariat jenderal, dan inspektorat jenderal.
Kemudian, gedung A untuk Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan (Ditjen Renhan), dan Gedung C untuk Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan).
Selain itu, pembangunan juga akan melibatkan Gedung Pusat Data Internal (Pusdatin), bangunan pendukung seperti rumah jaga, pos jaga, ruang pengemudi, serta bangunan mekanikal, elektrikal, dan plumbing seperti Power house, GWT, RWT, STP, dan Chiller.
Proyek tersebut juga akan mencakup infrastruktur dan lanskap kawasan tahap 1, termasuk lanskap tahap 1 dan jalan utama.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas sebelumnya menjelaskan, ASN akan dipindahkan secara bertahap ke IKN, dimulai pada Juli 2024 dengan beberapa menteri dan jajaran.
Pada Agustus 2024, IKN akan menjadi tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang melibatkan sekitar 1.500 personel. Kemudian, pada September 2024, pemindahan ASN akan dilakukan secara lebih masif dengan prioritas unit kerja tertentu.
Berdasarkan hasil penapisan, terdapat beberapa prioritas unit kerja pada beberapa K/L untuk dipindahkan secara bertahap. ASN yang akan dipindahkan akan ditentukan oleh masing-masing K/L dengan mempertimbangkan jumlah hunian yang tersedia dan kompetensi pegawai.
Lebih lanjut dia mengatakan, dari aspek kelembagaan dan tata kelola, pemindahan IKN dilakukan secara bertahap, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Dalam fase pertama, fokusnya adalah untuk menyiapkan miniatur pemerintahan. Fase kedua, penerapan Shared Office dan Shared Services System. Fase ketiga, implementasi smart government. Fase-fase ini akan menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur IKN,” tutur dia, baru-baru ini.