Pendampingan dan Akses Kredit Dongkrak Omzet 56 Persen UMK

25 Feb 2026, 20:30 WIB

Trio Hamdani

Pendampingan dan Akses Kredit Dongkrak Omzet 56 Persen UMK

Konferensi pers Laporan Mastercard Strive Indonesia. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya Sih

Program Mastercard Strive Indonesia berhasil meningkatkan omzet 56 persen pelaku UMK dan menjangkau lebih dari 500 ribu pengusaha, melampaui target awal 300 ribu peserta.
Laporan menunjukkan penurunan akses kredit formal nasional, namun program ini memfasilitasi pinjaman mikro Rp140 miliar bagi 26.500 pelaku usaha, mayoritas perempuan.
Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan mitra pembangunan memperkuat ekosistem UMK melalui pendampingan digital serta peningkatan kapasitas bisnis di berbagai wilayah Indonesia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Laporan terbaru Mastercard Strive Indonesia menunjukkan 56 persen pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang terlibat dalam program tersebut mengalami peningkatan pendapatan.

Capaian tersebut diumumkan seiring dengan jangkauan program yang telah menyentuh lebih dari 500 ribu pengusaha, melewati target awal yang ditetapkan sebesar 300 ribu peserta.

Mastercard Center for Inclusive Growth dan Mercy Corps Indonesia mencatat, selain pertumbuhan omzet, sebanyak 30 persen peserta juga melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam mengakses kredit formal. Program tersebut fokus pada penyediaan perangkat digital, wawasan keuangan, serta pendampingan bagi para pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia.

“Di Mastercard, inovasi bukan hanya tentang teknologi tetapi tentang membuka peluang dalam skala besar,” kata Country Manager Indonesia Mastercard, Aileen Goh di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

1. Tren penurunan akses kredit formal di sektor UMK

Ilustrasi kredit (IDN Times/Aditya Pratama)

Meski terdapat pertumbuhan pendapatan pada peserta program, Laporan Barometer Striving to Thrive 2025 mengungkapkan adanya penurunan akses kredit formal secara nasional. Data menunjukkan angka pengambilan kredit formal turun dari 33 persen pada 2023 menjadi 27 persen pada 2024, dan menyentuh angka 20 persen pada 2025.

Hambatan budaya, tingginya suku bunga, dan persyaratan jaminan dinilai menjadi penyebab pelaku usaha masih bergantung pada pemberi pinjaman informal. Padahal, sektor UMK merupakan fondasi ekonomi, namun masih banyak yang belum terjangkau layanan keuangan formal.

Melalui kolaborasi dengan 17 penyedia layanan keuangan, program tersebut telah memfasilitasi pinjaman mikro total Rp140 miliar bagi 26.500 pelaku usaha, di mana 97 persen di antaranya adalah pengusaha perempuan.

“Melalui Mastercard Strive Indonesia, kami menggabungkan wawasan data, perangkat digital, dan kemitraan ekosistem untuk membantu membangun sistem keuangan yang lebih aman dan inklusif, sistem yang memungkinkan para pengusaha untuk tumbuh secara berkelanjutan," ujar Aileen.

2. Efektivitas pendampingan non-finansial bagi pengusaha

ilustrasi UMKM (IDN Times/Aditya Pratama)

Hasil evaluasi program menunjukkan ketersediaan modal perlu disertai dengan keterampilan pengelolaan bisnis. Berdasarkan laporan tersebut, 74 persen pengusaha memang belum terlibat dengan layanan pendukung bisnis, namun mereka yang mendapatkan pendampingan memiliki peluang lebih besar untuk melaporkan pertumbuhan pendapatan.

Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis menjelaskan pengusaha membutuhkan dukungan praktis dan tepercaya untuk berkembang. Penggunaan mentor lokal dan platform digital seperti MicroMentor digunakan untuk membantu pelaku usaha dalam proses administrasi serta membangun ketangguhan bisnis.

Salah satu contohnya adalah bantuan bimbingan administrasi bagi pemilik usaha di daerah untuk memulihkan kepercayaan diri dalam mengelola kredit.

"Upaya kolektif ini mencerminkan misi Mercy Corps Indonesia untuk menciptakan masa depan yang lebih aman, inklusif, produktif, dan adil dengan memastikan bahwa peluang ekonomi tidak hanya tersedia, tetapi juga berkelanjutan," kata Ade.

3. Kerja sama lintas sektor untuk ketahanan ekosistem

Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)

Keberhasilan perluasan program di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat disebut sebagai hasil penyelarasan dengan tujuan pemerintah daerah serta fasilitator komunitas.

Deputi I Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Ferry Irawan, menilai sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra pembangunan krusial untuk memperluas akses pembiayaan dan kapabilitas digital.

“Penguatan usaha mikro dan kecil memerlukan tindakan yang konkret dan terkoordinasi yang memberikan hasil di lapangan,” paparnya.

Di sisi lain, Senior Vice President Mastercard Center for Inclusive Growth, Subhashini Chandran menyoroti adanya kesenjangan antara kecepatan adopsi digital dengan perkembangan kapasitas pengusaha. Dia menekankan pentingnya menangani celah dalam kesadaran keamanan digital dan akses dukungan bisnis secara kolektif untuk membangun ekosistem UMK yang lebih kuat di masa depan.

"Tiga tahun terakhir telah menunjukkan bahwa ketika penyelarasan pemerintah bertemu dengan inovasi sektor swasta dan kepercayaan tingkat komunitas, kita dapat membangun ekosistem UMK yang lebih kuat dan siap menghadapi masa depan. Itulah jalan menuju ketahanan ekonomi jangka panjang yang inklusif," ujar Subhashini.