Realisasi Bansos April 2025 Turun, Ini Alasannya!
- Realisasi belanja bansos hingga April 2025 mencapai Rp43,6 triliun, turun 21,44 persen dari tahun sebelumnya.
- Penurunan disebabkan validasi data dengan DTSEN, seperti PKH yang hanya mencapai Rp7,3 triliun dan PIP baru sebesar Rp1,5 triliun.
Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga April 2025, realisasi belanja bantuan sosial (bansos) telah mencapai Rp43,6 triliun.
Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 21,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencapai Rp55,5 triliun.
1. Alasan realisasi bansos turun
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menjelaskan, penurunan belanja bansos disebabkan oleh proses pemadanan, validasi, dan penyesuaian data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kalau dilihat, belanja bansos sudah mencapai Rp43,6 triliun. Memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu, tapi penurunan ini karena beberapa program sedang dalam tahap validasi dan penyesuaian dengan data tunggal sosial ekonomi nasional,” ungkap Suahasil.
2. Realisasi PKH mencapai Rp7,3 triliun
Secara rinci, realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) baru mencapai Rp7,3 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu (year-on-year) mencapai Rp10,5 triliun.
Meski jumlah penerima tetap, Suahasil memastikan bahwa sebagian besar pembayaran untuk kuartal kedua akan dilakukan pada Mei dan Juni.
3. Program lainnya yang alami penurunan
Untuk Program Indonesia Pintar (PIP), realisasi hingga April 2025 baru sebesar Rp1,5 triliun, turun signifikan dibandingkan April 2024 yang mencapai Rp5,9 triliun.
Kartu sembako juga mengalami penyesuaian data. Meskipun jumlah penerima tidak banyak berubah, realisasi hingga April 2025 hanya sebesar Rp10,9 triliun, atau turun 33,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp16,5 triliun. Namun, Suahasil menegaskan bahwa jumlah penerima manfaat tidak mengalami perubahan.
“Validasi dengan data tunggal ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam belanja perlindungan sosial kita,” ujarnya.
Sementara itu, untuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seluruh pembayaran berjalan sesuai jadwal dan tidak mengalami kendala.
"Jadi seluruh penerima bantuan tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan apabila menghadapi risiko kesehatan," ungkapnya.
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah juga berjalan sesuai rencana.
"Pada tahun 2025, pemerintah menyalurkan bantuan kepada 798.000 mahasiswa dengan total anggaran lebih dari Rp7,4 triliun," kata Suahasil.
