Pengusaha Australia Sebut BUMN Khusus Ekspor Bentuk Praktik Monopsoni

Meski begitu, Edward menyatakan, publik perlu bertanya mengapa Presiden Prabowo ingin pemerintah punya kontrol sepenuhnya atas ekspor terutama industri pertambangan dan kelapa sawit.

Menurut Edward, keinginan Prabowo itu tidak lepas dari kondisi industri-industri tersebut yang apakah sudah cukup menanamkan keuntungannya di Indonesia dan memberikan rakyat Indonesia kesejahteraan dari industri-industri itu.

"Nah, saya tidak mau menjawab secara pasti, tapi kalau saya melihat berita rasanya industri-industri itu not pulling their weight. Jadi industri mau masuk ini sudah keadaan susah, ada masalah di timur tengah, ada masalah fiskal, ada banyak perubahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, harus menanam modal," ujar Edward.

Edward menambahkan, ada kecemasan tersendiri dari pemerintah, khususnya Prabowo untuk segera melakukan pembentukan BUMN khusus ekspor terlebih dalam kurun waktu 10 tahun lagi bonus demografi Indonesia akan habis.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengatakan pemerintah ingin pembentukan BUMN khusus ekspor dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas andalan.

Menurut dia, Indonesia sebagai eksportir minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terbesar dunia semestinya memiliki pengaruh lebih besar terhadap pembentukan harga di pasar internasional. Oleh karena itu, pemerintah menilai skema ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat menjadi langkah untuk memperkuat posisi tawar Indonesia.

"Nah dengan harapan harganya akan lebih bagus, yang seperti saya sampaikan tadi karena kita yang punya produk. CPO aja kan kita ekspor nomor satu, seharusnya harga juga dari kita yang paling menentukan," katanya kepada jurnalis di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

​Fokus utama dari kebijakan baru pemerintah adalah mengonsolidasikan ekspor komoditas di bawah kendali BUMN. Strategi itu dirancang agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengikut tren harga, melainkan menjadi pihak yang memiliki wewenang untuk menetapkan harga.

Mengingat dominasi Indonesia sebagai negara pengekspor CPO terbesar, Budi menekankan pentingnya memaksimalkan potensi tersebut agar Indonesia bisa mengatur alur dan nilai jual produknya sendiri di level internasional.

"Nah sebenarnya kan maksudnya ketika BUMN, BUMN ekspor kan komoditasnya itu kan punya kita ya. Kita yang ekspor, katakanlah CPO aja kan kita nomor satu ekspornya. Maksudnya biar kita itu mempunyai bargaining position yang kuat dalam menentukan harga," tutur dia.