- Proyek konstruksi sebaiknya ditenderkan secara terbuka, bukan melalui skema swakelola dalam skala besar.
- Paket pekerjaan bernilai besar diharapkan dapat melibatkan swasta nasional, bukan hanya BUMN.
- Praktik swakelola dinilai berpotensi menghambat partisipasi kontraktor dan menimbulkan ketidakpastian pembayaran.
Pengusaha Konstruksi Ngeluh Biaya Naik Imbas Konflik Timur Tengah
Intinya Sih
- Konflik Timur Tengah memicu lonjakan harga energi dan material seperti semen, baja, serta aspal, membuat biaya konstruksi di Indonesia naik 3–8 persen sejak Februari hingga April 2026.
- GAPENSI meminta pemerintah menyesuaikan nilai kontrak proyek agar kontraktor tidak merugi, serta mendorong tender terbuka yang melibatkan swasta nasional, bukan hanya BUMN.
- Tekanan biaya tinggi dinilai bisa mengancam keberlangsungan usaha konstruksi kecil-menengah, sehingga GAPENSI menekankan pentingnya pemerataan proyek dan penguatan ekosistem industri yang inklusif.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Jakarta, IDN Times - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) membeberkan dampak konflik Timur Tengah pada sektor konstruksi. Ketua Umum GAPENSI, Andi Rukman Nurdin Karumpa mengatakan kondisi global yang berdampak pada kenaikan harga energi, khususnya bahan bakar industri, telah memicu peningkatan biaya konstruksi secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
“Dalam periode Februari hingga April 2026, kami melihat kenaikan biaya konstruksi dapat mencapai 3-8 persen, dan berpotensi meningkat lebih tinggi apabila kondisi ini berlanjut,” ujar Andi Rukman dikutip Jumat, (10/4/2026).
1. Harga semen hingga baja naik
Andi mengatakan, harga solar industri saat ini berada di kisaran Rp21 ribu–23 ribu per liter dari sebelumnya Rp18 ribu–20 ribu. Kenaikan harga solar industri turut mendorong kenaikan harga material seperti aspal, semen, dan baja.
Menanggapi kondisi tersebut, GAPENSI meminta pemerintah untuk segera melakukan penyesuaian harga (eskalasi) terhadap proyek-proyek yang belum dikontrak, mengingat harga acuan yang digunakan masih berdasarkan kondisi tahun sebelumnya.
Sekretaris Jenderal GAPENSI, La Ode Safiul Akbar mengatakan tanpa adanya penyesuaian harga, kontraktor berpotensi mengalami kerugian yang signifikan.
“Kami meminta agar proyek yang belum berkontrak diberikan ruang untuk penyesuaian harga agar pelaku usaha tidak menanggung beban biaya yang tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini,” ujar La Ode.
Selain itu, GAPENSI menekankan pentingnya pemerataan kesempatan kerja bagi pelaku usaha konstruksi nasional, khususnya anggota asosiasi.
2. Kontraktor minta pemerintah sesuaikan nilai kontrak proyek
Beberapa poin utama yang disampaikan:
GAPENSI mengingatkan, dominasi skema tertentu dapat berdampak pada menurunnya jumlah pelaku usaha konstruksi, yang tercermin dari penurunan jumlah anggota secara nasional dalam beberapa tahun terakhir
3. Tekanan pada sektor konstruksi bisa ancam keberlangsungan usaha
La Ode mengungkapkan, tekanan terhadap sektor konstruksi tidak hanya berdampak pada margin keuntungan, tetapi juga berpotensi mengancam keberlangsungan usaha.
“Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penyesuaian kebijakan, maka cepat atau lambat pelaku usaha konstruksi, khususnya skala kecil dan menengah, akan mengalami kesulitan bahkan berpotensi berhenti beroperasi,” tutur La Ode.
Kembali ke Andi Rukman, untuk mempertahankan keberlangsungan usaha konstruksi nasional, perlunya pemerataan distribusi proyek antara BUMN dan swasta nasional, keterlibatan pelaku usaha di daerah, dan penguatan ekosistem konstruksi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami berharap proyek-proyek besar juga dapat melibatkan swasta nasional, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke daerah,” ujar Andi Rukman.
