Pertamax Naik, Pengamat Nilai Penyesuaian Harga Terlambat

11 Jun 2026, 21:20 WIB

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add as Preferred source

Pertamax Naik, Pengamat Nilai Penyesuaian Harga Terlambat

Petugas SPBU melayani pengisian Pertamax. (dok. Pertamina)

Intinya Sih

Pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter akibat lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah, langkah ini dinilai sulit dihindari oleh pengamat kebijakan publik.
Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dianggap penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara dan mengurangi tekanan APBN, meski sebelumnya pemerintah menahan kenaikan demi stabilitas ekonomi masyarakat.
YLKI menekankan bahwa kenaikan harga harus disertai peningkatan kualitas produk serta layanan SPBU, sekaligus mendorong transparansi informasi agar publik memahami alasan kebijakan tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dinilai sebagai langkah yang sulit dihindari di tengah lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata, menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, seiring berlanjutnya gejolak energi global sejak Februari 2026.

Menurut Bonti, selama ini pemerintah memilih menahan kenaikan harga Pertamax guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan tersebut juga memberikan waktu bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menyesuaikan kondisi keuangan mereka sebelum menghadapi kenaikan biaya energi.

"Indonesia memang cenderung memiliki frekuensi penyesuaian yang lebih jarang dan bertahap. Namun, ini adalah pilihan kebijakan yang disengaja untuk menjaga bantalan sosial, bukan sekadar ketidaksiapan dalam mengelola harga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (!1/6/2026).

1. Kenaikan BBM nonsubsidi bisa kurangi tekanan ke APBN

Nozzel Pertamax Green 95 berwarna ungu. (IDN Times/Larasati Rey)

Bonti menjelaskan, harga Pertamax sebagai BBM nonsubsidi pada dasarnya mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ketika kedua faktor tersebut mengalami tekanan dalam waktu yang cukup lama, penyesuaian harga menjadi langkah yang sulit dihindari.

Ia menilai keputusan pemerintah menahan harga selama beberapa bulan terakhir patut diapresiasi karena memberikan bantalan ekonomi dan psikologis bagi masyarakat. Namun, semakin lama penyesuaian ditunda, semakin besar pula tekanan yang harus ditanggung pemerintah maupun badan usaha energi.

"Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN akibat pelemahan rupiah," katanya.

2. Pertahankan harga BBM nonsubsidi di bawah tingkat keekonomiannya bisa bebani kas negara

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Bonti, mempertahankan harga BBM nonsubsidi di bawah tingkat keekonomian dalam jangka panjang berpotensi membebani arus kas dan memperbesar kebutuhan kompensasi energi. Karena itu, penyesuaian harga dinilai sebagai langkah realistis untuk menjaga kesehatan fiskal negara.

"Dengan menyesuaikan harga, pemerintah meminimalisir potensi pembengkakan biaya kompensasi energi. Ini adalah upaya untuk memastikan APBN tetap fokus pada pembiayaan prioritas lain," ujarnya.

Bonti juga menilai risiko gejolak sosial akibat kenaikan harga Pertamax relatif lebih terbatas dibandingkan jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan lebih besar untuk menyesuaikan pola konsumsi energi.

3. Kenaikan harga BBM nonsubsidi juga dipengaruhi dinamika harga minyak global

Ilustrasi harga minyak (IDN Times/Rehia Sebayang)

Senada, Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo mengatakan, pihaknya memahami bahwa harga BBM nonsubsidi dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Meski demikian, Rio menegaskan kenaikan harga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas produk dan layanan yang dirasakan langsung oleh konsumen.

Menurut dia, konsumen berhak memperoleh jaminan kualitas BBM, kemudahan akses, keandalan distribusi, akurasi takaran, hingga pelayanan yang lebih baik di seluruh SPBU.

"Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa memperoleh peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan," kata Rio.

YLKI juga mendorong Pertamina dan pemerintah meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi terkait perubahan harga BBM. Komunikasi publik yang lebih terbuka dinilai penting agar masyarakat memahami alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut.