PLN Dicecar DPR Soal Polemik Lonjakan Tagihan Listrik
Jakarta, IDN Times - PT PLN menerima banyak kritikan terkait lonjakan tagihan listrik yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Rudy Mas’ud mengatakan polemik itu menunjukkan kurangnya keterbukaan PLN dalam menyosialisasikan skema tagihan listrik.
"Apakah itu melalui media massa, media sosial, sehingga di suasana pandemik ini seolah PLN gak berpihak ke masyarakat kecil. PLN perlu berbenah dalam komunikasi dengan seluruh pelanggannya," kata Rudy dalam rapat dengar pendapat bersama PT PLN, Rabu (17/6).
1. PLN diminta mengevaluasi sistem pencatatan
Sementara, Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra Moreno Soeprapto meminta PLN melakukan evaluasi. Misalnya, mengubah sistem pencatatan konvensional ke sistem teknologi yang canggih.
"Khususnya di masa pandemik, bagi petugas tentu sulit menyambangi rumah pelanggan. Masyarakat juga paranoid karena tata kelola PLN dari tahun lalu pernah drop. Ke depan bisa evaluasi dengan sistem-sistem konvensional diganti lebih praktis, jadi rumah gak perlu disambangi petugas. PLN kantor wilayah sudah tahu terkait kenaikan-kenaikan (tagihan) atau bisa deteksi dari sistem keamanan atau tagihan," ujarnya.