PLN IP Ungkap Syarat Gender Pengaruhi Pendanaan Pembangkit Listrik
- Keterlibatan perempuan jadi syarat utama just energy transition
- Proposal bisa ditolak jika syarat gender tak terpenuhi
- Ada insentif jika perusahaan penuhi KPI sosial dan gender
Jakarta, IDN Times - Direktur Keuangan PT PLN Indonesia Power (IP), Endang Astharanti, mengungkapkan evaluasi dampak sosial dan gender kini menjadi pertimbangan penting dalam investasi pembangkit listrik. Asti, sapaan akrabnya, menjelaskan pembangunan pembangkit listrik membutuhkan investasi yang sumber dananya bisa berasal dari internal perusahaan atau pinjaman bank, baik dalam negeri maupun asing.
Dia menyebutkan, saat mengajukan proposal investasi kepada para pemberi pinjaman (lenders), mereka mensyaratkan adanya evaluasi terkait dampak pembangunan pembangkit terhadap aspek sosial, lingkungan, termasuk gender.
"Termasuk, di dalamnya gender juga. Sekarang bisa dilihat," katanya dalam Seminar Perempuan dan Energi Terbarukan di UI Salemba, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
1. Keterlibatan perempuan jadi syarat utama just energy transition
Asti menekankan dalam proses pengembangan pembangkit, ada kriteria just transition energy atau transisi energi berkeadilan. Menurutnya, tuntutan itu tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga para penyandang dana. Para penyandang dana tersebut juga mensyaratkan penerapan transisi energi yang berkeadilan sebagai salah satu kriteria utama.
"Jadi, just energy transition itu adalah salah satu syarat ya bagi lenders bisa menyalurkan dananya. Dalam syarat just energy transition itu, harus melibatkan perempuan. Jadi, otomatis keterlibatan perempuan itu bisa menjadi mainstream dalam hal ini," ujarnya.
2. Proposal bisa ditolak jika syarat gender tak terpenuhi
Asti mencontohkan development bank seperti Asian Development Bank (ADB) yang memiliki evaluasi sangat ketat terkait hal tersebut. Dia menyebut evaluasi dari lenders lebih detail.
Pemenuhan syarat tersebut menjadi perhatian serius anak usaha PT PLN (Persero) itu saat melakukan investasi pengembangan pembangkit baru.
"Kalau tidak dipenuhi risikonya apa? Ya kami tidak diloloskan proposalnya, tak bisa dapat pinjaman. Jadi, otomatis pembangunannya juga terganggu," kata Asti.
Oleh karena itu, pihaknya harus memenuhi syarat-syarat tersebut, termasuk kelengkapan dokumen Environmental and Social Impact Assessment (ESIA).
3. Ada insentif jika perusahaan penuhi KPI sosial dan gender
Asti memaparkan jika Key Performance Indicator (KPI) terkait pemenuhan syarat sosial dan gender dapat terpenuhi, perusahaan bisa mendapatkan insentif berupa green loan, bunga pinjaman yang biasanya ditawarkan lebih rendah.
"Kalau green loan biasanya pricing lebih rendah. Nah itu kan kita mendapatkan insentif untuk itu," ujar Asti.
