Prabowo Ancam Copot Dirjen Bea Cukai, Purbaya: Saya Ikut Perintah
- Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengikuti perintah Presiden Prabowo untuk mencopot Dirjen Bea Cukai jika kinerjanya dinilai buruk, namun akan menunggu perkembangan situasi terlebih dahulu.
- Presiden Prabowo menegaskan pentingnya reformasi di lembaga Bea Cukai dan memerintahkan penggantian pimpinan bila tidak mampu memperbaiki kinerja, mengingatkan pengalaman masa Orde Baru yang sempat menutup lembaga tersebut.
- Prabowo mengungkap praktik under invoicing dalam ekspor yang merugikan negara selama puluhan tahun, di mana perusahaan menjual komoditas ke afiliasi luar negeri dengan harga jauh di bawah nilai sebenarnya.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan akan mengikuti perintah Presiden Prabowo Subianto, mencopot Dirjen Bea Cukai apabila kinerjanya tidak baik. Tapi Purbaya akan melihat situasi terlebih dulu.
"Saya ikutin perintah Bapak Presiden. Kita lihat minggu depannya," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Saat ditanya apakah sudah ada jadwal pasti untuk mencopot Dirjen Bea Cukai, Letjen (Purn) Djaka Budhi Utama, Purbaya enggan menjawab.
"Aduh bapak-bapak sentimen amat, maunya cepat-cepat, nanti kita lihat perkembangannya," ucap dia.
1. Perintah Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan agar Dirjen Bea Cukai dicopot apabila memiliki kinerja tidak baik. Hal itu disampaikan Prabowo saat pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan V Tahun sidang 2025-2026.
"Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki, Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti," kata Prabowo, Rabu, 20 Mei 2026.
2. Prabowo sebut pemerintah pernah hapus bea cukai
Prabowo kemudian mengenang situasi pada era Orde Baru ketika pemerintah sempat mengambil langkah ekstrem terhadap institusi Bea Cukai, karena dinilai bermasalah.
“Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintahan kita. Bea Cukai harus kita perbaiki, saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup Bea Cukai, kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik,” kata dia.
3. Merugikan kerugian negara
Menurut Prabowo, praktik itu menyebabkan kerugian besar bagi negara, karena hasil ekspor yang sebenarnya tidak dilaporkan sesuai fakta di lapangan. Dia mengatakan, modus tersebut dilakukan dengan menjual komoditas ke perusahaan milik sendiri di luar negeri, dengan harga jauh di bawah harga sebenarnya.
“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut (export) under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke luar negeri yang harganya jauh di bawah harga sebenarnya. Ini yang terjadi, ini adalah data dari PBB,” kata Prabowo.
