Profesional Nahdliyin: Pidato Prabowo di Rapur Wujud Ekonomi Patriotik
- PP P2N mendukung pidato Presiden Prabowo di DPR yang menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional berbasis kemandirian dan kesejahteraan rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945.
- Abi Rekso menyebut konsep ekonomi patriotik sebagai bentuk perlindungan negara terhadap industri dalam negeri serta penguatan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
- P2N menilai pelibatan TNI dalam ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis memperkuat stabilitas ekonomi melalui sinergi militer, masyarakat sipil, dan profesional.
Jakarta, IDN Times - Pengurus Pusat Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (PP P2N) mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto tentang kebijakan ekonomi nasional yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Pidato tersebut dinilai menjadi penegasan arah kebijakan strategis Indonesia dalam menghadapi dinamika global.
Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai langkah menuju kemandirian ekonomi nasional sekaligus upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Meski menuai pro dan kontra di tengah publik, PP P2N menilai gagasan tersebut merupakan strategi yang perlu didukung dari seluruh elemen bangsa.
1. P2N sebut arahan Prabowo wujud Pasal 33 UUD 1945 hingga ekonomi patriotik
Wakil Ketua Umum bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis PP P2N, Abi Rekso, mengatakan, kebijakan ekonomi yang diarahkan Presiden Prabowo merupakan bentuk implementasi nyata dari konstitusi.
“Bagi kami ini adalah jalan manifestasi dari Pasal 33 UUD’ 45. Fiskal APBN untuk proteksi ekonomi rakyat, sedangkan Danantara harus agresif melakukan investasi dan intervensi global market. Negara berkepentingan melakukan proteksi industri dalam negeri, terhadap dinamika pasal global. Dalam istilah saya Ekonomi Patriotik,” kata Abi Rekso.
Menurut dia, negara memang harus hadir untuk melindungi industri dalam negeri di tengah ketidakpastian ekonomi global. Konsep ekonomi patriotik yang dimaksud mencakup keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat dan penguatan ekonomi nasional.
2. Soroti keterlibatan TNI dalam ketahanan pangan
Abi Rekso juga menyorori kebijakan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin tentang penugasan khusus kepada TNI dalam sektor pangan. Kebijakan itu dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dia menilai langkah pelibatan TNI Angkatan Darat dalam produksi padi dan jagung, serta TNI Angkatan Laut dalam produksi kedelai merupakan strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.
Selain itu, dia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor agar program-program strategis pemerintah berjalan efektif dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
3. Manifestasi ekonomi patriotik
Abi Rekso mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga perlu dipimpin kalangan militer agar koordinasi kebijakan pangan berjalan lebih kuat dan terintegrasi.
“Nah itu manifestasi ekonomi patriotik, keterlibatan militer menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi bidang pangan. Jadi ada tiga pilar ekonomi patriotik, militer, masyarakat sipil dan kalangan profesional. Jika elemen ini bisa bekerja sama, Insha Allah stabilitas ekonomi terjaga,” ucap dia.
