Prabowo Bakal Luncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara 8 November
- Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 8 November mendatang.
- Persiapan matang dilakukan setelah diskusi dengan Presiden Prabowo, termasuk revisi undang-undang terkait pendirian Danantara.
- Danantara bertugas mengelola investasi di luar APBN, mengonsolidasikan aset pemerintah, dan memanfaatkan investasi secara lebih optimal.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 8 November mendatang.
"Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi Pak Presiden," kata Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Muliaman Hadad kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
1. Badan Pengelola Investasi Danantara lakukan persiapan
Muliaman mengungkapkan, pihaknya baru saja berdiskusi dengan Presiden Prabowo membahas sejumlah topik, termasuk rencana peluncuran resmi Danantara.
Dia menyebut, Prabowo meminta pihaknya untuk melakukan persiapan matang menjelang acara peluncuran yang dijadwalkan pada 8 November mendatang.
"Saya kira itu aja sementara. Persiapan sedang kita lakukan," paparnya.
2. Akan ada revisi undang-undang badan usaha milik negara
Muliaman mengonfirmasi saat ini tengah disiapkan revisi undang-undang yang terkait dengan pendirian Danantara. Meski demikian, agenda pembahasan dengan DPR RI belum dijadwalkan.
"Iya betul (revisi UU BUMN). Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," papar Muliaman.
3. Badan Danantara bertugas mengelola investasi di luar APBN
Sebelumnya, Muliaman menjelaskan, badan tersebut bertugas untuk mengelola investasi di luar APBN. Investasi tersebut akan melibatkan aset-aset pemerintah yang dipisahkan dan kemudian dikelola oleh badan tersebut.
Badan Pengelola Investasi Danantara akan mengonsolidasikan dan memanfaatkan secara lebih optimal investasi-investasi yang selama ini tersebar.
"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu. Di-leverage, dikelola. Kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa. Nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
