Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto memastikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bisa diaudit oleh siapa pun.
Danantara juga boleh diaudit kapan saja. Dia ingin memastikan Danantara dikelola secara transparan.
“Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Prabowo menegaskan, Danantara yang bertugas mengelola dividen BUMN itu harus dikelola secara hati-hati.
“Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” ucap Prabowo.
Kepala Badan Pelaksana atau Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani memastikan badan tersebut tak kebal hukum.
“Pertama yang ingin saya sampaikan, nggak ada yang kebal hukum di negara ini," kata dia dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan.
Rosan menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk bertindak, terutama jika terdapat tindakan yang tidak patut atau bersifat kriminal di tubuh Danantara.
"Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," ujarnya.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dapat melakukan audit, khususnya terhadap hal yang berkaitan dengan penugasan atau Public Service Obligation (PSO).
Roeslani menekankan berbagai pihak akan turut mengawasi dan berperan aktif dalam memastikan Danantara beroperasi tanpa melanggar aturan.
"Semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperan aktif dalam rangka memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," tutur Rosan.