Prabowo Mau Bangun Pabrik LPG Berkapasitas 2 Juta Ton
- Pemerintah merencanakan pembangunan pabrik LPG dengan kapasitas produksi 1,5-2 juta ton per tahun untuk mengurangi defisit LPG.
- Subsidi impor LPG mencapai Rp83 triliun per tahun karena produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 1,9 juta ton dari total kebutuhan 8 juta ton.
- Indonesia masih menghadapi defisit sekitar 4 juta ton LPG yang harus dipenuhi melalui impor karena potensi gas alam dalam negeri hanya mencapai 1,5-2 juta ton per tahun.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto merencanakan pembangunan pabrik liquefied petroleum gas (LPG) dengan kapasitas produksi mencapai 1,5 hingga 2 juta ton per tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, pemerintah mendorong PT Pertamina (Persero) untuk mengambil inisiatif dalam pembangunan pabrik ini.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang untuk mengikutsertakan swasta agar menciptakan kompetisi yang sehat di sektor energi, guna mendukung peningkatan kapasitas produksi LPG nasional.
"Pabrik LPG kita akan bangun, kurang lebih sekitar kapasitasnya 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi kita dorong dua, Pertamina kita suruh dorong bangun. Kalau tidak kita dorong juga swasta, agar mereka bisa melakukan kompetisi," kata Bahlil dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (13/11/2024).
1. Indonesia baru mampu memproduksi 1,9 juta ton LPG per tahun
Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu mengungkapkan subsidi LPG yang dipasok melalui impor telah membebani negara mencapai Rp83 triliun per tahun.
Dia menjelaskan, kebutuhan LPG nasional saat ini sebesar 8 juta ton, namun produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,9 juta ton, sementara sisanya harus dipenuhi melalui impor.
"Impor LPG kita sekarang 1 tahun itu subsidinya Rp83 triliun. Total konsumsi LPG itu 8 juta ton. Produk dalam negeri 1,9 juta. Sisanya impor," ungkap Bahlil.
2. Indonesia masih defisit meski bangun pabrik LPG 2 juta ton
Bahlil mengungkapkan potensi gas alam dalam negeri yang dapat digunakan sebagai bahan baku LPG, yaitu propana (C3) dan butana (C4), hanya mencapai 1,5 hingga 2 juta ton per tahun.
Dengan kebutuhan nasional sekitar 8 juta ton, Indonesia masih menghadapi defisit sekitar 4 juta ton yang harus dipenuhi melalui impor.
"Setelah saya cek ternyata gas yang untuk bahan baku LPG C3-C4 itu hanya bisa 1,5 juta sampai dengan 2 juta. Kita masih kekurangan kurang lebih sekitar 4 juta," tuturnya.
3. Bahlil dorong proyek jargas di Pulau Jawa untuk atasi defisit
Untuk mengatasi defisit LPG, pemerintah mendorong pembangunan jaringan gas (jargas) di wilayah-wilayah strategis seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Sementara sebagian wilayah Sumatra sudah mulai dibangun.
Bahlil mengungkapkan proyek tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Prabowo dengan tujuan memperkuat kedaulatan energi nasional.
Dia menambahkan bahwa pendanaan proyek diusulkan menggunakan dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena jika diserahkan kepada swasta, terdapat kekhawatiran proyek mungkin tidak dapat diselesaikan dalam satu periode pemerintahan.
"Kalau kasih ke swasta ya saya tidak tahu satu periode kita pemerintahan bisa selesa atau tidak. Kadang-kadang kita mereka bilang oke tapi seperti latihan lain main lain soalnya. Jadi kadang-kadang agak susah," tambahnya.
