Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencari sumber pasokan nafta baru dari berbagai negara guna menjaga ketersediaan bahan baku plastik di dalam negeri.
Pemerintah menargetkan pasokan nafta alternatif tersedia pada Mei, sambil terus memantau perkembangan situasi global yang memengaruhi distribusi bahan baku industri.
Sebagai langkah antisipasi dampak konflik Selat Hormuz, pemerintah membebaskan bea masuk impor LPG menjadi 0 persen untuk mendukung industri petrokimia yang kekurangan pasokan nafta.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, segera mencari sumber pasokan nafta dari berbagai negara untuk bahan baku plastik.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyatakan instruksi tersebut diberikan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri di dalam negeri.

"Bapak Presiden juga meminta kepada Menteri ESDM untuk mencarikan sumber-sumber nafta yang lain," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

1. Pemerintah targetkan pasokan nafta baru segera tersedia

ilustrasi nafta berasal dari penyulingan minyak bumi (pixabay.com/michaelmep)

Terkait dengan pengadaan nafta, pemerintah saat ini sedang berupaya mencari sumber pasokan baru. Pasokan tersebut ditargetkan dapat tersedia pada Mei mendatang. Namun, pemerintah tetap memantau situasi dan perkembangan lebih lanjut ke depannya.

"Itu mengenai nafta tentu sedang dicarikan, targetnya sih sebetulnya kita harapkan bulan Mei. Nanti kita lihat lagi," ujar Airlangga.

2. Bebaskan bea impor LPG untuk bahan baku industri

Ilustrasi kegiatan ekspor impor. (unsplash.com/Dominik Lückmann)

Sebagai langkah antisipasi, Airlangga menjelaskan pemerintah telah memutuskan untuk menghapus bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari 5 persen menjadi 0 persen.

Kebijakan tersebut diambil agar kilang minyak (refinery) di dalam negeri dapat memperoleh bahan baku alternatif untuk menggantikan nafta, mengingat LPG sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan produksi plastik.

"Oleh karena itu nanti Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan akan menyiapkan Permenperin maupun PMK-nya," paparnya.

3. Sebagai respons dampak konflik Selat Hormuz

ilustrasi selat hormuz yang jadi zona risiko konflik (commons.wikimedia.org/Alex R. Forster/U.S. Navy)

Airlangga memaparkan, kebijakan tersebut merupakan salah satu hasil keputusan rapat yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Intervensi melalui kebijakan tarif bea masuk LPG utamanya ditujukan bagi industri petrokimia. Langkah itu diambil karena sektor industri tersebut kesulitan dalam memperoleh pasokan nafta akibat dampak konflik perang yang terjadi di Selat Hormuz.

"Intervensi kebijakan tarif untuk bea masuk LPG utamanya untuk industri petrochemicals yang dengan adanya kasus perang di Selat Hormuz mengalami kesulitan untuk memperoleh nafta," kata dia.