Prabowo Perintahkan Makan Gratis Gak Pakai Wadah Impor
- Presiden Prabowo Subianto meminta wadah program Makan Bergizi Gratis diproduksi lokal, bukan diimpor.
- Luhut Binsar Pandjaitan menekankan perlunya pengawasan agar produk lokal digunakan dalam program tersebut.
- Program MBG berpotensi menekan kemiskinan hingga 5,8 persen dan menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto meminta agar wadah atau “tray” untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproduksi oleh industri lokal dan tidak diimpor.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.
"Kami sepakat tadi dengan Bappenas dan Badan Gizi untuk bersama-sama melakukan pengawasan, misalnya bikin tray-nya (wadah) itu tidak boleh diimpor suruh bikin lokal," kata Luhut dalam keterangan resmi dikutip Kamis (20/3/2025).
1. Masih ditemukan wadah buatan luar negeri di program Makan Bergizi Gratis
Luhut mengungkapkan masih ditemukan wadah buatan luar negeri dalam program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya pengawasan dan koordinasi semua pihak untuk memastikan penggunaan produk lokal.
"Kami lihat masih ada buatan luar, jadi semua harus satu padu untuk melakukan pengawasan. Presiden tadi minta ini," ujarnya.
2. Makan Bergizi Gratis dinilai mampu menekan angka kemiskinan
Ahli kemiskinan sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Arief Anshory Yusuf, mengungkapkan program MBG yang diinisiasi Prabowo berpotensi menekan kemiskinan hingga 5,8 persen.
Kajian yang disampaikan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) juga menunjukkan program tersebut dapat menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru.
"Jadi, intinya program ini bagus sekali dalam konteks menciptakan lapangan kerja baru sampai 1,9 juta. Lalu. menekan kemiskinan itu bisa berkurang mencapai 5,8 persen," kata Arief.
3. Program Makan Bergizi Gratis diingatkan harus berjalan dengan baik
Arief mencontohkan sebuah keluarga dengan tiga anak dapat menerima Rp600 ribu per bulan dari program MBG, ditambah sekitar Rp200 ribu dari Program Keluarga Harapan (PKH), dan Rp200 ribu dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dia menekankan pentingnya memastikan program MBG berjalan dengan baik melalui business process review, audit rutin oleh BPKP, serta keterlibatan masyarakat dalam monitoring.
Selain itu, dia juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap bahan yang digunakan, agar impor dilakukan hanya jika benar-benar diperlukan.
"Nah, ini kami membuat rantai pasok terjaga sehingga impact-nya seperti yang diharapkan tapi sekali lagi mari kita jaga bersama," ujar Arief.
