Jakarta, IDN Times - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar jangan ada lagi pembangunan perumahan yang bersifat eksklusif.
"Saya dapat pesan tidak boleh lagi ada perumahan yang eksklusif dari Pak Prabowo," kata dia di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (28/10/2024).
Pria yang akrab disapa Ara itu menyebut, pesan itu menegaskan pentingnya perumahan yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, alias diisi dari beragam latar belakang.
"Jadi perumahan itu juga harus, ya dari berbagai macam latar belakang," ujarnya.
Ara menekankan pemerintah tidak ingin menciptakan lingkungan perumahan yang terkesan seperti "negara di dalam negara." Jadi, langkah pembangunan ke depan harus menghindari kesan eksklusivitas.
"Kita tidak mau bikin negara di dalam negara. Jadi kita juga harus mulai dengan sesuatu yang baik, yang tidak eksklusif," tegasnya.
Nantinya di bawah Kementerian PKP, ada Direktorat Jenderal Kawasan Pemukiman yang mengurusi segala hal yang terkait pembangunan apartemen dan properti lainnya.
Ara juga menjelaskan, pengecekan ketentuan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) akan dilakukan oleh direktorat tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
"Di sini Dirjen Kawasan Permukiman. Jadi semualah, apartemen-apartemen, properti apa semua disini," ucapnya.