Purbaya Bebaskan Pajak Hibah Lahan Meikarta untuk Program 3 Juta Rumah

Purbaya menanggapi adanya pertanyaan terkait kemungkinan pemberian insentif kepada pihak yang menghibahkan lahan. Dia menyampaikan dalam kasus ini pemerintah tidak akan mengenakan pajak atas tanah yang diserahkan.

"Tadi saya ditanya, bisa enggak ngasih insentif kepada Lippo? Saya bingung, insentif apa? "Pajak tanah yang diserahkan" "tanah yang diserahkan jangan dipajakin". Oh, itu mah gampang. Masa orang mau ngasih, kita pajakin," ujar dia.

Purbaya juga menyebut adanya perbedaan pandangan di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait aturan pajak tersebut. Namun menurutnya, kebijakan fiskal perlu diarahkan agar proses hibah bisa berjalan lebih sederhana dan tidak terhambat urusan administratif.

"Kalau saya tanya birokrasi anak buah saya: "Nggak bisa Pak, harus dipajakin". Ya kalau begitu, enggak ada yang mau ngasih ke kita dong kalau begitu," katanya.

Purbaya memastikan seluruh proses hibah tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Dia menyebut pelaksanaan kebijakan akan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta kehati-hatian dalam pengelolaan aset negara.

Dia juga menjelaskan proses tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), serta Badan Pengelola Investasi Daya (BPI Danantara).

"Dengan pengawasan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan Kejaksaan Agung, akan bekerja secara cermat dan profesional untuk menuntaskan setiap tahapan proses ini," tuturnya.

Purbaya mengapresiasi kerja sama berbagai pihak dalam mendukung program prioritas nasional pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Dia menilai program tersebut dapat menghasilkan pembangunan hingga 140 ribu unit rumah dan diharapkan dapat mencapai target pemerintah.

Dia menjelaskan lahan yang diserahkan Lippo Group tersebut akan menjadi bagian dari skema pengelolaan melalui Danantara sebagai penyertaan modal negara, dengan tujuan menjalankan proyek secara efisien tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat menjadi awal dari kerja sama serupa di sektor lain. Dia menegaskan pemerintah akan mempercepat setiap proyek yang dinilai memberi manfaat bagi masyarakat dan negara.

"Kolaborasi yang terjadi pada hari ini diharapkan dapat menjadi pembuka bagi kolaborasi-kolaborasi lain di masa yang akan datang antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat menjawab tantangan pembangunan nasional," kata Purbaya.