Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan APBN tak akan dibebankan usai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil alih saham seluruh saham BUMN di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh.
Sebab, pengambilalihan saham BUMN di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu dilakukan melalui dua lembaga Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.
Hal itu diungkapkan usai dia bertemu dengan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
“Nanti akan kita pakai salah satu tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMI, ada yang lain-lain. Jadi gak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun dikelola oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN,” kata Purbaya.
Purbaya memastikan, dana dua SMV Kemenkeu cukup untuk mengambil alih saham BUMN di KCIC. Dia mengatakan, SMV di bawah Kemenkeu juga memiliki keuntungan.
“Ada dua, pokoknya cukup, uangnya cukup,” ujar Purbaya.
Adapun kepemilikan saham BUMN di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengelola Whoosh tercatat dalam payung PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
PSBI adalah konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII. PSBI mengantongi 60 persen saham di KCIC.
Sementara itu, konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd mengantongi 40 persen saham KCIC.
Purbaya menargetkan, proses itu akan rampung pada pertengahan September 2026 mendatang.
“Tadi pembahasan yang pertama adalah Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung ini akan diserahkan dari Danantara, kasih ke Kementerian Keuangan. Prosesnya akan kita percepat, mungkin pertengahan September akan clear,” kata Purbaya.