Purbaya Larang Bank Himbara Salurkan Dana Rp200 Triliun ke Konglomerat

29 Okt 2025, 14:20 WIB

Triyan Pangastuti

WhatsApp Image 2025-10-22 at 15.15.12 (1).jpeg

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Pitoko)

Intinya sih...

Menkeu Purbaya meminta agar perbankan tidak menggunakan dana Rp200 triliun tersebut untuk membeli valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat (AS) atau meminjamkannya kepada konglomerat.
Pemerintah memberikan keleluasaan kepada bank dalam menyalurkan dana Rp200 triliun tersebut, asalkan bertujuan untuk menggerakkan perekonomian nasional.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan lima bank milik negara (Himbara) agar berhati-hati dalam menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan di perbankan.

Ia menegaskan, dana tersebut tidak boleh disalurkan kepada konglomerat, melainkan harus difokuskan untuk pembiayaan produktif yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Sebetulnya saya minta ke perbankan yang terima dana itu jangan anda kasih ke konglomerat dan nggak boleh beli dolar karena kalau nggak rupiahnya akan melemah. Tapi yang lain bebas sebetulnya," ujar Purbaya, dikutip Rabu (29/10/2025).

1. Perbankan diminta tidak gunakan dana untuk beli dolar AS

Ilustrasi dolar AS (IDN Times/Holy Kartika)

Selain itu, Purbaya juga meminta agar perbankan tidak menggunakan dana Rp200 triliun tersebut untuk membeli valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan, pembelian dolar oleh bank justru dapat menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas nilai tukar. Permintaan terhadap mata uang asing akan meningkat, sementara pasokan rupiah di pasar berkurang. Kondisi ini berpotensi mendorong penguatan dolar AS dan pada saat yang sama melemahkan nilai tukar rupiah.

“Enggak boleh beli dolar, karena kalau enggak, rupiahnya akan melemah,” ujarPurbaya.

2. Penempatan dana harus bisa gerakkan ekonomi

Infografis daftar Bank yang dapat suntikan Rp 200 Triliun. (IDN Time/Mohamad Rakan)

Purbaya menjelaskan, pemerintah memberikan keleluasaan kepada bank dalam menyalurkan dana Rp200 triliun tersebut, asalkan bertujuan untuk menggerakkan perekonomian nasional. Ia menekankan, pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses penyaluran karena sistem perbankan dinilai memiliki keahlian dan mekanisme yang lebih baik dalam menentukan penyaluran kredit.

"Sebetulnya yang saya jalankan adalah memindahkan uang ke sana. Harusnya saya enggak peduli apa-apa. Saya memakai expertise dari sistem perbankan untuk menyalurkan dana itu ke perekonomian tanpa intervensi saya,” tuturnya.

3. Secara alamiah, bank pasti akan salurkan kredit

Ilustrasi Cadangan Devisa (IDN Times/Arief Rahmat)

Menururnya secara alami, bank pasti akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit untuk memperoleh imbal hasil. Sebab, dana pemerintah yang ditempatkan dalam bentuk deposito harus dibayarkan bunganya oleh bank, sehingga dana itu tidak mungkin hanya didiamkan di brankas.

“Kalau mereka taruh di brankas terus, rugi. Mereka bayar bunga ke saya hampir 4 persen. Jadi, terpaksa menyalurkan uang itu, mungkin pertama di interbank, di tempat lain, atau ke kredit. Akhirnya pasti ke kredit. Kredit pasti cari yang bagus-bagus, ada proyek-proyek bagus,” ujarnya.

Dari mekanisme tersebut, kata Purbaya, akan muncul persaingan antarbank untuk menyalurkan kredit kepada debitur dengan potensi terbaik. Persaingan itu pada akhirnya mendorong penurunan suku bunga pinjaman agar lebih menarik bagi dunia usaha.

“Saya ciptakan mereka supaya berkompetisi di perekonomian, supaya bunga pinjaman turun. Sekarang sudah turun cukup banyak. Bunga deposito juga turun, sehingga orang yang punya uang banyak enggak sayang lagi naruh uangnya di bank. 'Gue belanjain sekarang, toh bunganya lebih kecil’,” tutur Purbaya.