Indonesia berencana membeli produk energi AS senilai 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp243 triliun, termasuk impor LPG, minyak mentah, dan bensin.
Impor LPG meningkat 70 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Jakarta, IDN Times - PT Pertamina (Persero) menyampaikan rencana penambahan impor minyak dan gas (migas) dari Amerika Serikat (AS) masih dalam proses negosiasi. Hal itu disampaikan Pertamina saat dimintai konfirmasi mengenai kelanjutan rencana tersebut pascapengumuman tarif 32 persen oleh pemerintah AS terhadap Indonesia.
"Masih dalam proses negosiasi," kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso kepada IDN Times, Selasa (8/7/2025).
Berdasarkan dokumen yang diperoleh IDN Times, Indonesia berencana meningkatkan pembelian sejumlah produk asal Negeri Paman Sam termasuk energi. Hal itu sebagai upaya negosiasi tarif resiprokal yang diberlakukan AS.
Dalam dokumen tersebut, disebutkan Pertamina akan meningkatkan impor energi dari AS hingga 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp243 triliun. Rencana tersebut meliputi impor LPG senilai 3 miliar dolar AS (Rp48,6 triliun), minyak mentah sebesar 4,25 miliar dolar AS (Rp68,85 triliun), serta bensin senilai 8 miliar dolar AS (Rp129,6 triliun).
Impor LPG disebutkan meningkat 70 persen dibandingkan periode sebelumnya, sementara pembelian minyak mentah naik 38 persen dibandingkan tahun 2024.
Masih merujuk pada dokumen yang sama, total pembelian produk pertanian dari AS diperkirakan mencapai lebih dari 4,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp72,9 triliun. Produk yang akan dibeli antara lain kedelai sebanyak 3,5 juta ton senilai 2,4 miliar dolar AS, bungkil kedelai 3,8 juta metrik ton senilai 1,52 miliar dolar AS, gandum 2 juta metrik ton senilai 500 juta dolar AS, serta kapas 63 ribu ton senilai 215 juta dolar AS.
Dokumen itu juga mencantumkan kerja sama di sektor penerbangan, yang akan dilaksanakan oleh PT Garuda Indonesia. Rencana kerja sama tersebut mencakup pengadaan pesawat senilai 3,2 miliar dolar AS (Rp51,8 triliun) hingga tahun 2029, serta layanan perawatan pesawat senilai 11,2 miliar dolar AS (Rp181,4 triliun) hingga 2041.
Sebelummya, Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Haryo Limanseto menyebut badan usaha milik negara (BUMN) hingga swasta terlibat dalam proses tersebut.
"Dari BUMN dan swasta (yang terlibat) itu bisa saya sebutkan gitu," kata dia saat dihubungi IDN Times, Senin (7/7).