RI Mau Tambah Impor Migas Rp168,5 Triliun demi Hindari Tarif Trump

- Pemerintah berencana menambah impor minyak mentah dan LPG dari AS senilai lebih dari 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp168,5 triliun.
- Langkah tersebut bertujuan menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia-AS yang selama ini mencatatkan surplus di pihak Indonesia.
- Rencana penambahan impor minyak dan LPG dari AS akan ditempuh dengan mengalihkan sebagian impor dari negara lain ke Negeri Paman Sam demi menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia-AS.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana menambah impor minyak mentah (crude) dan liquefied petroleum gas (LPG) dari Amerika Serikat (AS) senilai lebih dari 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp168,5 triliun (asumsi kurs Rp16.853 per dolar AS).
"Kami dari ESDM mengusulkan mengimpor sebagian minyak dari AS dengan menambah kuota impor LPG, yang angkanya kurang lebih di atas 10 miliar dollar AS," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Jakarta, dikutip Rabu (16/4/2025).
1. Sebagai langkah negosiasi menghindari tarif tinggi dari Trump

Bahlil menyampaikan langkah tersebut bertujuan menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia-AS yang selama ini mencatatkan surplus di pihak Indonesia. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ESDM mengusulkan pembelian komoditas tambahan dari AS dengan meningkatkan volume impor minyak dan LPG.
Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menanggapi kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32 persen terhadap Indonesia.
"Masalah kita dengan Amerika itu adalah surplus neraca perdagangan. Data BPS mengatakan surplus kita 14,6 miliar dolar AS. Maunya Amerika seperti apa agar neraca perdagangan kita seimbang," ujarnya.
2. Indonesia akan mengalihkan sebagian impor dari negara lain

Bahlil menyampaikan penambahan impor minyak dan LPG dari AS akan ditempuh dengan mengalihkan sebagian impor dari negara lain ke Negeri Paman Sam demi menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia-AS.
Sebab, AS memberlakukan tarif impor tinggi terhadap sejumlah negara yang mencatatkan surplus perdagangan dengan mereka, termasuk Indonesia. Pemerintah pun berupaya melakukan negosiasi agar tarif tinggi tersebut tidak diberlakukan.
"Kalau ini aja kita geser (impornya), maka defisit neraca perdagangan kita dengan Amerika itu tidak akan terjadi lagi. Neraca kita balance, ini yang kita akan lakukan," kata dia.
3. Pertamina tunggu arahan pemerintah untuk sesuaikan impor

PT Pertamina (Persero) menyatakan masih menunggu arahan dan kebijakan dari pemerintah terkait rencana negosiasi impor minyak mentah alias crude dan LPG dari Amerika Serikat (AS). Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya akan menunggu hasil kajian pemerintah sebelum mengambil langkah lanjutan.
Meski demikian, Fadjar menyebut saat ini Pertamina telah menjalin kerja sama pengadaan migas dengan sejumlah perusahaan di AS, yang dinilainya bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan.
"Sampai saat ini Pertamina masih menunggu arahan dan kebijakan pemerintah. Kita akan tunggu kajian dari pemerintah," kata Fadjar dalam konferensi pers di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).