Deretan Kontroversi yang Dibuat Ahok selama Menjadi Komut Pertamina
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Instagram.com/@basukibtp)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sosok Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak pernah lepas dari kontroversi. Hal tersebut seolah mengikuti ke manapun Ahok pergi, bahkan ketika dirinya kini menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).
Beragam pernyataan kontroversial dilontarkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta tersebut kepada dewan direksi, dewan komisaris, dan juga Pertamina secara keseluruhan.
Beberapa ucapan dan tindak-tanduk Ahok pun bukan hanya mengguncang Pertamina, melainkan publik atau masyarakat. Berikut ini beberapa ucapan kontroversial Ahok terkait Pertamina, terhitung selama 19 bulan sejak menjabat sebagai komut BUMN di sektor migas tersebut.
Baca Juga: Ahok Blak-blakan Hapus Kartu Kredit-Gaji Tambahan Direksi Pertamina
1. Ahok minta direksi Pertamina ungkap limit dan tagihan kartu kredit
Ilustrasi Kartu Kredit (IDN TImes/Umi Kalsum)Kontroversi yang baru-baru ini diciptakan Ahok adalah berkaitan dengan limit dan tagihan kartu kredit yang dimiliki para dewan direksi Pertamina. Ahok meminta direksi Pertamina untuk mengungkapkan limit dan tagihan kartu kredit direksi Pertamina.
Hal itu dilakukan sebagai dasar dari keinginannya menghapus fasilitas kartu kredit yang diberikan kepada dewan direksi dan komisaris Pertamina. Menurut Ahok, tidak ada transparansi di Pertamina terkait permasalahan tersebut.
"Credit card itu yang direksi auto debit dari bank setiap ada tagihannya? Tidak jelas. Makanya kalau gak mau lapor dan jelaskan iya tutup aja. Kalau berani mau makai iya harus berani buka," kata Ahok kepada IDN Times, Kamis, 17 Juni 2021.
2. Ahok hapus kebijakan kartu kredit dan gaji tambahan direksi Pertamina
Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) (IDN Times/Hana Adi Perdana)Ahok pun kemudian menciptakan kontroversi lainnya dengan meminta Pertamina untuk menghapuskan kebijakan pemeberian kartu kredit dan gaji tambahan kepada direksinya.
"Agar kontrol pemakaian jelas dan ada budaya malu jika nagih dari kartu kredit pribadi untuk kepentingan kantornya," kata Ahok.
Ahok pun mengakui bahwa Pertamina bisa hemat banyak dari penghapusan kartu kredit dan gaji tambahan ini. Ahok menyebut satu direktur mendapat uang representatif atau gaji tambahan sebesar Rp200 juta per bulan dan pemakaian kartu kredit Rp17 miliar pertahun.
Editor’s picks
"Jika satu direktur dapat Rp200 juta per bulan dan pemakaian cc (credit card) sampai Rp17 miliar setahun? Hitung aja jika seluruh group direksi dan komisaris (mendapat uang representatif dan kartu kredit). Karena umumnya selalu mentok plafon pemakaian tiap bulan," ujarnya.
Saat ini, ada enam direktur Pertamina dan enam orang komisaris. Berdasarkan data Ahok, gaji tambahan bagi ke 12 dewan direksi dan dewan komisaris selama setahun bisa mencapai Rp28,8 miliar. Angka itu belum termasuk pemakaian kartu kredit.
Tindakan kontroversial Ahok itu pun kemudian didukung oleh Pertamina yang memutuskan untuk menyetop penggunaan kartu kredit bagi direksi, komisaris, dan seluruh pejabat Pertamina Group. Berdasarkan surat No 204/H00000/2021-S4, penghentian kartu kredit terhitung sejak 15 Juni 2021.
"Menghentikan penggunaan Corporate Credit Card bagi direksi, komisaris dan seluruh perwira Pertamina Group yang pembayarannya dilakukan oleh perusahaan, melalui mekanisme autodebet maupun bank transfer instruction terhitung mulai 15 Juni 2021," tulis surat tersebut yang dikutip pada Jumat (18/6/2021).
Selain itu, Pertamina Group meminta direksi, komisaris, dan seluruh pejabatnya untuk mengembalikan fisik kartu kredit perusahaan kepada VP Industrial Relation and Compensation & Benefit, untuk holding dan kepada VP HC masing-masing Sub Holding.
Baca Juga: Ahok Minta Direksi Pertamina Ungkap Limit Kartu Kredit
3. Ahok usulkan penghapusan Kementerian BUMN
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Kendati dipilih langsung oleh Kementerian BUMN melalui Menteri Erick Thohir, bukan berarti membuat Ahok ciut mengkritik kementerian tersebut.
Pada September 2020 atau 10 bulan semenjak menjabat sebagai Komut Pertamina, Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan dibentuk sebagai superholding.
Hal itu disampaikan Ahok kala itu dalam sebuah video yang diunggah di kanal Youtube POIN. Dalam video tersebut, Ahok menyatakan bahwa Kementerian BUMN tidak efisien dalam mengelola perusahaan pelat merah yang ada saat ini.
Pembubaran Kementerian BUMN meniru apa yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura terhadap Temasek.
"Kita harus membangun semacam Temasek, Indonesia Corporation," tutur Ahok. Dalam video tersebut, Ahok juga menyebut bobroknya Pertamina, seperti adanya praktek komisaris titipan hingga direksi yang sering melobi menteri.
Baca Juga: Menghitung Gaji Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina
Berita Terkini Lainnya
