Tata Kelola Kelapa Sawit Bermasalah, Luhut: Digitalisasi Jadi Solusi
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Senin (15/11/2021). (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tata kelola kelapa sawit disebut masih bermasalah. Digitalisasi pun diyakini bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tata kelola tersebut.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara Digital Economy Working Group (DEWG) G20 di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
"Dengan kelapa sawit yang sekarang bermasalah, itu pasti dengan digitalisasi itu akan semua nanti bisa kita monitor," ujar dia.
1. Sistem pengawasan penjualan batu bara
Ilustrasi tongkang angkut batu bara. IDN Times/Mela HapsariLuhut menambahkan, saat ini pada sektor batu bara telah ada sebuah sistem yang ditujukan untuk mengawasi jual beli mineral dan batu bara atau minerba bernama Simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara).
"Sekarang batu bara kita itu tidak bisa orang main-main lagi. Jadi dari IUP-IUP ini semua langsung nanti berapa data yang dari dia, berapa data yang di ESDM, data yang keluar dari (Kementerian) Perdagangan, dari Bea Cukai itu akan semua terekam. Jadi tidak ada lagi terjadi angka yang selisih beda dan itu menimbulkan kerugian negara," tutur dia.
Baca Juga: Taskforce ESC B20 Ajak Perusahaan Global Lahirkan Rekomendasi bagi G20
2. Penerimaan pajak Indonesia tahun ini akan naik
Editor’s picks
ilustrasi pajak (IDN Times/Aditya Pratama)Luhut pun meyakini digitalisasi pada sektor batu bara bisa meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri tahun ini.
Dengan digitalisasi, sektor batu bara akan menghasilkan penerimaan lebih besar karena bisa termonitor dengan jelas dan transparan.
"Saya kira pajak kita tahun ini harus lebih tinggi dari target, karena penerimaan dari sini (batu bara) pasti lebih tinggi dari target," ucap Luhut.
3. Pemerintah akan siapkan sistem pengawasan yang sama untuk nikel
Ilustrasi peleburan biji nikel (apni.or.id)Luhut juga menjelaskan, pemerintah bakal menerapkan sistem monitoring yang sama pada produk nikel, berkaitan dengan tata niaganya.
"Nikel ini akan kita monitor banget berapa sih sebetulnya produksinya karena banyak juga masih yang liar-liar. Begitu juga dengan yang lain dengan bauksit, dengan timah," sebut Luhut.
Baca Juga: Yogyakarta Siap Jadi Tuan Rumah Health Working Group G20 Pertama
Topik:
Berita Terkini Lainnya
