Yogyakarta Siap Jadi Tuan Rumah Health Working Group G20 Pertama
Jakarta, IDN Times - Kementerian Kesehatan akan melaksanakan Health Working Group Pertama (HWG 1) pada 28 sampai 30 Maret 2022 mendatang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertemuan ini akan dilaksanakan secara hybrid. Setidaknya sebanyak 70 orang delegasi luar negeri dan 50 orang peserta lokal akan berpartisipasi secara luring.
“Dari 43 negara dan organisasi internasional yang diundang, sampai saat ini yang sudah menyatakan hadir luring adalah 13 delegasi negara anggota G20 dan organisasi internasional dengan peserta sekitar 70 orang delegasi luar negeri dan 50 orang peserta lokal,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam siara tertulis, Kamis (10/3/2022).
1. Kemenkes pastikan prokes dilaksanan ketat
Kunta menjelaskan pengawasan dan pelaksanaan protokol kesehatan akan dilaksanakan secara ketat selama pelaksanaan HWG. Mulai dari pemakaian masker, mencuci tangan, menjaga jarak, termasuk juga pengaturan penggunaan kapasitas ruangan hingga layanan antigen harian selama pelaksanaan kegiatan.
“Memang ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan, terutama mengenai pengawasan terhadap protokol kesehatan kita akan jaga” ujarnya.
2. Sistem bubble akan diterapkan selama kegiatan
Dia menerangkan sistem bubble akan diterapkan selama pelaksanaan kegiatan. Ini mengacu pada Surat Edaran Satgas COVID-19 No 6 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble Pada rangkaian Kegiatan Pertemuan G20 di Indonesia Dalam Masa Pandemi COVID-19
Pengecualian karantina dimulai dari kedatangan delegasi di Jakarta, perjalanan udara menuju Yogyakarta, hingga aktivitas pertemuan di hotel. Semua dilaksanakan dalam koridor peraturan bersama Satgas COVID 19.
3. Akan ada 25 pertemuan di Yogyakarta
Untuk penyelenggaraan acara G20 secara total sepanjang tahun akan dilaksanakan sekitar 150 pertemuan dan 200 side event di 20 lokasi dalam pelaksanaan presidensi G20 di Indonesia. Pertemuan di Yogyakarta sendiri saat ini teridentifikasi sebanyak 25 pertemuan mulai Maret sampai Oktober 2022.
“Sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik dari berbagai institusi yang terlibat, seperti Kemenkes, Kementerian penyelenggara, Imigrasi, Keamanan, Pemda dan lain2 agar protokol dan layanan Kesehatan bisa dijalankan dengan baik ” tambah Kunta.
