Rupiah Terperosok, LPEM UI Minta BI Naikkan Suku Bunga Acuan 25 Bps
- LPEM FEB UI mendesak BI menaikkan suku bunga acuan 25 bps menjadi 5 persen untuk menahan depresiasi rupiah yang terus melemah di tengah tekanan pasar global dan domestik.
- Rupiah tercatat melemah 2,69 persen secara bulanan dan sekitar 7 persen tahunan, dipicu faktor eksternal serta kekhawatiran investor terhadap kebijakan fiskal dan independensi bank sentral.
- Cadangan devisa Indonesia turun lebih dari 10 miliar dolar AS akibat intervensi stabilisasi rupiah, sehingga LPEM menilai kenaikan suku bunga perlu dilakukan demi menjaga kepercayaan pasar.
Jakarta, IDN Times - Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dinilai semakin serius. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) meminta Bank Indonesia (BI) segera menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026.
Peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai langkah tersebut diperlukan untuk meredam depresiasi rupiah yang masih berlangsung di tengah tingginya tekanan pasar.
“BI sebaiknya menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 5,00 persen pada Rapat Dewan Gubernur mendatang,” ujar Riefky, dikutip Selasa (19/5/2026).
Menurut dia, instrumen suku bunga perlu dioptimalkan agar stabilitas nilai tukar tetap terjaga dan kepercayaan pasar tidak semakin melemah.
1. Rupiah melemah 2,69 persen dalam Sebulan
LPEM FEB UI mencatat rupiah mengalami depresiasi cukup tajam dalam satu bulan terakhir. Nilai tukar rupiah melemah 2,69 persen secara bulanan atau month to month (mtm), serta turun sekitar 7 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Riefky menjelaskan, pelemahan rupiah memang dipengaruhi faktor eksternal yang juga menekan mata uang negara berkembang lain. Namun, faktor domestik dinilai memberi tekanan lebih besar terhadap pergerakan rupiah.
Ia menyoroti sejumlah persoalan dalam negeri yang memicu kekhawatiran investor. Mulai dari rendahnya rasio pajak, program populis yang membebani fiskal, hingga potensi contingent liability dari Danantara.
“Lebih lanjut, tingginya ketidakpastian kebijakan, adanya indikasi dominasi negara di berbagai sektor ekonomi, dan tergerusnya independensi bank sentral memicu kekhawatiran terhadap kondisi makroekonomi Indonesia, sebagaimana disampaikan berbagai lembaga pemeringkat global,” katanya.
2. BI dinilai sudah agresif intervensi rupiah
Riefky mengatakan BI sebenarnya telah aktif menjaga stabilitas rupiah melalui berbagai instrumen moneter. Instrumen tersebut antara lain Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF).
Sepanjang 2026, outstanding SRBI meningkat sekitar Rp214 triliun guna menyerap aliran valuta asing dari pasar.
Di sisi lain, rerata tertimbang kupon SRBI tercatat mencapai 6,4 persen per 13 Mei 2026. Angka itu naik 51 basis poin dibanding April dan melonjak 150 basis poin sejak awal tahun.
Kebijakan tersebut ditempuh untuk menarik aliran modal asing masuk ke pasar domestik.
“Menimbang berbagai kebijakan intervensi tersebut, pelemahan rupiah saat ini tampaknya sulit dikendalikan hanya dengan mengandalkan instrumen moneter,” bebenya.
3. Cadangan devisa susut lebih dari 10 miliar dolar AS
Upaya stabilisasi rupiah juga berdampak terhadap cadangan devisa Indonesia. Pada April 2026, posisi cadangan devisa tercatat sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS), turun 1,95 miliar dolar AS dibanding bulan sebelumnya.
Secara kumulatif, BI disebut telah menggelontorkan lebih dari 10 miliar dolar AS dalam empat bulan terakhir demi menjaga stabilitas rupiah.
Namun, intervensi tersebut dinilai belum cukup efektif karena tekanan terhadap mata uang Garuda masih terus berlanjut.
“Oleh karena itu, kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin dinilai perlu di tengah situasi saat ini,” ujarnya.
