Makassar, IDN Times - Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede mengingatkan, pelemahan nilai tukar rupiah tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kerentanan fiskal dan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap aliran modal asing.
Kondisi ini memunculkan risiko fiscal dominance di tengah meningkatnya beban bunga utang pemerintah serta rendahnya rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax to GDP ratio) dibandingkan negara-negara setara (peer countries).
Josua menyebut defisit transaksi berjalan dan kebutuhan pembiayaan pemerintah pada akhirnya harus ditutup melalui surplus pada neraca finansial, yang sangat bergantung pada masuknya investasi asing, termasuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN).
“Pada akhirnya ini harus dibiayai melalui surplus di financial account. Karena itu kita tidak bisa menutup mata terhadap investasi asing. Investor asing tetap harus dipertimbangkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ketika ruang fiskal semakin sempit akibat beban bunga utang yang terus meningkat, pemerintah berpotensi berkepentingan menjaga suku bunga tetap stabil agar biaya utang tidak terus naik. Kondisi tersebut dalam teori ekonomi dikenal sebagai fiscal dominance.
Selain itu, pelemahan rupiah juga meningkatkan kerentanan terhadap utang berdenominasi dolar AS. Karena itu pemerintah mulai melakukan diversifikasi penerbitan obligasi global melalui berbagai instrumen seperti dimsum bond, kangaroo bond, hingga rencana penerbitan panda bond.
“Diversifikasi global bond dilakukan untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap dolar AS,” ujarnya.
Ia juga menyoroti meningkatnya perhatian lembaga pemeringkat terhadap kondisi fiskal Indonesia. Menurutnya, tekanan terhadap rupiah dan kenaikan yield obligasi pemerintah menunjukkan pasar tengah mencermati risiko yang ada.
“Yield kita naik, rupiah juga tertekan. Ini berbeda dibandingkan beberapa negara peers di ASEAN yang tidak mengalami tekanan serupa,” katanya.
Meski demikian, ia menilai Indonesia masih memiliki kapasitas menghadapi gejolak eksternal karena reformasi sektor keuangan dan perbankan pasca krisis telah memperkuat fondasi ekonomi nasional. Reformasi di sektor perbankan, penguatan kebijakan Bank Indonesia, hingga pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan disebut menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.