Rusia Akan Genjot Pajak Barang Mewah imbas Turunnya Pendapatan Migas

23 Sep 2025, 09:01 WIB

Brahm

Bendera Rusia. (pixabay.com/michel_van_der_vegt)

Intinya sih...

Orang terkaya di Rusia berhasil dapatkan dividen besar di tengah perlambatan ekonomi
Rusia perketat pengeluaran imbas turunnya pendapatan dari minyak dan gas (migas)
Serangan Ukraina sebabkan enam fasilitas pengolahan minyak Rusia hancur

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Rusia, Vladimir Putin mengungkapkan rencana untuk meningkatkan pajak untuk mengamankan pendapatan negara di tengah perang Rusia-Ukraina. Pajak yang ditingkatkan terutama untuk barang mewah yang umumnya dibeli oleh orang kaya di Rusia.

“Kenaikan pajak barang mewah atau dividen saham dapat menjadi pendapatan yang beralasan di masa perang. Yang terpenting adalah tidak melakukan hal yang sama berulang kali. Di Amerika Serikat (AS), mereka juga melakukan hal yang sama saat Perang Vietnam dan Perang Korea,” ungkapnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa area, terutama di kawasan Timur Jauh. Kelangkaan BBM ini disebabkan oleh gencarnya serangan udara Ukraina yang menyasar depot minyak dan fasilitas minyak lainnya.

1. Orang terkaya di Rusia berhasil dapatkan dividen besar di tengah perlambatan ekonomi

Ilustrasi bendera Rusia. (Dmitry Djouce, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons)

Menurut Forbes Rusia, sejumlah orang terkaya di Rusia berhasil mencatatkan rekor dividen tinggi pada 2024. Meskipun kondisi ekonomi Rusia sedang mengalami perlambatan imbas perang di Ukraina dan sanksi dari negara-negara Barat.

Dilansir dari Business Insider, total dividen yang didapat oleh 50 orang terkaya di Rusia mencapai 1.769 triliun ruble (Rp351,1 triliun). Total dividen yang didapat oleh orang kaya Rusia ini naik signifikan dibandingkan 2 tahun terakhir.

Sementara itu, keuntungan dari saham terbesar dalam setahun terakhir didapat dari perusahaan komoditas, seperti minyak, gas alam, dan metal. Orang yang menerima dividen terbesar adalah Alexei Mordashov dan keluarganya yang menerima 201,8 miliar ruble (Rp40 triliun) dari perusahaan baja Severstal.

2. Rusia perketat pengeluaran imbas turunnya pendapatan dari minyak dan gas (migas)

Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov mengatakan bahwa pemerintah Rusia akan mengurangi ambang batas pendapatan sesuai dalam aturan pengetatan pengeluaran. Keputusan ini untuk mengurangi dampak dari ketidakstabilan pasar energi imbas sanksi dari Barat.

Dilansir The Moscow Times, pengetatan pengeluaran negara ini akan membuat pendapatan dari migas sebesar 60 dolar AS (Rp995 ribu) per barel itu langsung diarahkan kepada National Wealth Fund (NWF) Rusia. Nantinya, defisit anggaran negara akan ditambal dari tabungan tersebut.

Pendapatan migas Rusia diproyeksikan turun hingga 20,5 persen antara Januari hingga September 2025. Siluanov mengatakan bahwa ambang batas dari pendapatan migas pada tahun anggaran 2026 akan diturunkan dari 25 persen menjadi 22 persen dalam 8 bulan terakhir.

3. Serangan Ukraina sebabkan enam fasilitas pengolahan minyak Rusia hancur

ilustrasi kilang minyak (unsplash.com/mantasos)

Serangan udara Ukraina dalam beberapa bulan terakhir mampu membuat empat fasilitas pengolahan minyak Rusia hancur dan tidak dapat dioperasikan. Alhasil, Rusia mengalami kelangkaan BBM terbesar selama bertahun-tahun.

Dilansir Novaya Gazeta, serangan drone Ukraina telah mengikis 17 persen kapabilitas Rusia untuk mengolah minyak mentah sejak awal Agustus. Sementara, sudah ada 40 serangan udara yang menyasar fasilitas pengolahan minyak Rusia dalam sepanjang 2025.

Kelangkaan BBM ini membuat harga BBM di Rusia melonjak 7,2 persen dari Januari hingga September. Selain itu, serangan ini juga berdampak pada pengurangan pendapatan perusahaan migas Rusia imbas pemblokiran ekspor yang mencapai 22,5 persen dalam 8 bulan terakhir.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.