Sah! Menaker Wajibkan Pengusaha Bayar THR 2021 Penuh dan Tepat Waktu

Untuk memastikan seluruh pekerja mendapat THR dari perusahaan tempat mereka bekerja, Kemenaker meminta seluruh pemerintah daerah untuk mengawasi dan menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran pembayaran THR 2021.

Kemenaker bahkan telah membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pelaksanaan Pembayaran THR 2021 di pusat.

"Maka diminta ke Pemda untuk menegakkan hukum sesuai kewenangan terhadap pelanggaran pembayaran THR 2021, dengan memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan ketenagakerjaan dan melaporkan ke Kemenaker," papar Ida.

Kebijakan pembayaran THR secara penuh dan tepat waktu didasarkan pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021, tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan pada 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Dalam surat edaran itu mengatur siapa yang berhak menerima THR, besaran THR yang diberikan dan juga batas waktu pemberian THR.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto meminta pihak swasta, untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR). Dengan pembayaran THR, menurut dia, dapat menggerakkan roda perekonomian.

"Pembayaran THR estimasi daripada anggaran yang bisa masuk ke pasar adalah Rp215 triliun," katanya di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 7 April 2021.

Menyambut pemulihan ekonomi akibat pandemik COVID-19, Airlangga mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah berpesan agar mendorong sektor konsumsi jelang Idul Fitri atau Lebaran. Karena itu, THR menjadi salah satu faktor pendorong untuk menggerakkan sisi permintaan atau suplai.

"Oleh karena itu, tadi dalam rapat disampaikan bahwa salah satu untuk mendorong konsumsi menjelang Lebaran, adalah pemberian THR kepada karyawan. Ini tadi disampaikan bahwa sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR, karena berbagai kegiatan sudah diberikan," kata dia.