Pimpinan Komisi VII Desak Kemenperin Audit Menyeluruh PT ITSS Morowali
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi PLN, Rabu (5/7). Dirinya mengapresiasi langkah PLN dalam menjalankan rencana transisi energi. Menurutnya, peta jalan PLN sangat jelas dan bisa dieksekusi dalam mendorong transisi energi guna mencapai target NZE. (Dok. PLN)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mendesak Kementerian Perindustrian untuk melakukan audit menyeluruh di perusahaan smelter asal China, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah. Desakan itu muncul setelah kejadian meledaknya smelter kembali berulang.
Pada 24 Desember 2023 lalu, peristiwa serupa terjadi di PT ITSS. Korban tewas yang kini telah bertambah menjadi 19 orang.
"Kami mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, melakukan audit menyeluruh terhadap PT ITSS. Mulai dari audit keselamatan dan kesehatan kerja sampai audit operasional. Selama audit dilakukan, operasional PT ITSS harus dihentikan," ujar Eddy di dalam keterangan tertulis pada Rabu (27/12/2023).
Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menekankan agar peristiwa serupa tidak kembali berulang. Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah juga melakukan audit penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap seluruh perusahaan smelter yang beroperasi di Tanah Air.
"Langkah ini sebagai bentuk pencegahan agar kejadian yang sama tidak terulang di tempat lain. Kami ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan smelter mengikuti aturan dan standar K3 yang ditetapkan," tutur dia.
1. Eddy Soeparno minta keselamatan pekerja yang bekerja di perusahaan smelter jadi prioritas
Bagian pabrik PT ITSS di kawasan IMIP Morowali, Sulawesi Tengah, setelah tungku smelter No. 41 terbakar, Minggu pagi (24/12/2023). (Dok. IMIP)Lebih lanjut, Eddy juga menggarisbawahi keselamatan pekerja yang bekerja di sektor pertambangan, termasuk smelter harus jadi yang utama. Ia tak mau pemerintah mengambil sikap sebagai pemadam kebakaran.
"Jangan sampai baru diperhatikan ketika terjadi kejadian yang menyebabkan korban jiwa seperti ini. Karena itu kami mendesak Kemenperin melakukan audit menyeluruh terhadap PT ITSS," kata dia.
Eddy pun menjanjikan isu peristiwa meledaknya tungku smelter ini bakal menjadi salah satu pembahasan dalam rapat dengar pendapat mendatang. "Kami di komisi VII DPR ingin mendengar langsung dan mendapatkan kepastian serta kejelasan tentang proses produksi. Selain itu, bagaimana penerapan K3 di masing-masing perusahaan smelter tersebut," ujar pria yang kembali nyaleg dari dapil Jawa Barat III, Kota Bogor dan Cianjur itu.
Baca Juga: Korban Kebakaran PT ITSS di Morowali Akan Terima Santunan Rp600 Juta
2. Eddy Soeparno mengaku turut berduka cita atas korban yang meninggal
Editor’s picks
Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno (tengah) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Selain itu, Eddy turut mengucapkan duka cita mendalam bagi para korban yang meninggal dunia. Ia mengaku parlemen turut memantau jalannya investigasi yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk mengetahui penyebab meledaknya smelter di PT ITSS.
"Nantinya, hasil investigasi harus disampaikan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat," kata dia.
3. PT ITSS terancam dikenai sanksi hukum bila terbukti abai soal keselamatan kerja
Tangkapan layar dari video ledakan di PT IMIP Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng)/IstimewaSementra, tim pengawas ketenagakerjaan sudah memulai proses investigasi ledakan tungku smelter nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah. Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Haiyani Rumondang memastikan akan ada sanksi hukum jika proyek tersebut terbukti melanggar aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Haiyani memastikan Kemenaker akan terus memantau pelaksanaan perbaikan dari manajemen perusahaan jika terdapat temuan dari timnya.
"Dari pemeriksaan yang dilakukan tim Pengawas Ketenagakerjaan, apabila terbukti perusahaan tidak menjalankan ketentuan ketenagakerjaan baik norma kerja maupun norma K3, tentu akan dilakukan langkah-langkah hukum untuk penegakannya," ujar Haiyani di dalam keterangan tertulis pada hari ini.
Tim Pengawas mulai melakukan nvestigasi dengan mengumpulkan data di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Seperti yang diketahui, PT ITSS berlokasi di Kawasan Industri Morowali yang dikelola IMIP.
"Tim dari Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker melakukan pemeriksaan sejak tanggal 25 Desember 2023 untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya terkait dengan penyebab terjadinya kecelakaan kerja," tutur dia.
Baca Juga: Anggota Komisi VII DPR Desak Pemerintah Moratorium Semua Smelter China
Topik:
Berita Terkini Lainnya
