Satgas PEN: Sisa Anggaran Rp35 Triliun untuk UMKM Bakal Direalokasi

12 Agu 2020, 16:22 WIB

Budi Gunadi Sadikin (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasionl (PEN), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan pagu anggaran program PEN sebesar Rp35 triliun untuk sektor UMKM akan dialihkan untuk program pemerintah yang lain.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran tersebut untuk sejumlah program PEN untuk sektor UMKM seperti subsidi bunga dan restrukturisasi kredit. Namun, ternyata anggaran itu dinilai terlalu besar. Untuk subsidi bunga saja, anggaran yang baru diserap sebesar Rp1,3 triliun.

1. Sisa anggaran subsidi bunga untuk UMKM akan digeser ke program lain

Budi Gunadi Sadikin (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Budi menjelaskan meski anggaran untuk program subsidi bunga yang diserap baru Rp1,3 triliun, dampaknya sudah cukup besar yakni mencakup sekitar 13 juta UMKM.

"Jadi dengan Rp1 triliun ini, dampaknya sudah sangat besar. Sehingga nanti kita akan melihat sisa pagu yang Rp35 triliun mungkin kita bisa usahakan ke program lain," jelas Budi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/8/2020).

2. Program restrukturisasi kredit UMKM sudah diserahkan ke bank-bank Himbara sebesar Rp30 triliun

Ilustrasi UMKM Kerupuk ikan lele (IDN Times/Yurika Febrianti)

Selain subsidi bunga, ada juga program restrukturisasi kredit UMKM dengan pagu sebesar Rp78 triliun. Budi mengatakan anggaran tersebut telah diserahkan ke bank-bank himbara sebesar Rp30 triliun.

"Sudah disalurkan ke bank-bank himbara Rp30 triliun dan sudah bisa merestrukturasi kredit UMKM dari 620 usaha mikro atau UMKM dengan total volume kredit sebesar Rp35 triliun," ujar Budi.

3. Jumlah UMKM yang sudah terdaftar sebanyak 17 juta UMKM

Menteri Koperasi Teten Masduki dan Gubernur DIY / Dokumentasi Humas DIY

Untuk program bantuan UMKM tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa hingga kini sudah terkumpul 17 juta pelaku UMKM. Data tersebut berasal dari koperasi, kepala-kepala dinas dari berbagai daerah, OJK, dan Bank Wakaf Mikro. Dia melanjutkan, saat ini data-data tersebut masih dilakukan verifikasi oleh Kemekop UKM, Kemenkeu dan OJK.

"Jadi kami ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui dinas koperasi terdekat," ucapnya.

"Semua kita harus berpartisipasi melakukan pengawasan agar program bantuan produktif usaha mikro ini dapat disalurkan kepada yang tepat, tepat waktu sehingga UMKM yang saat ini sedang mengalami masalah bisa segera produktif kembali," lanjut Teten.