Anggaran TKD Berkurang, Pemkot Bekasi Jadwal Ulang Proyek Pembangunan
- Pemkot Bekasi menyesuaikan kegiatan pembangunan melalui efisiensi belanja dan penjadwalan ulang proyek bertahap akibat perubahan alokasi transfer ke daerah.
- TKD Kota Bekasi dalam APBD murni 2026 sebesar Rp2,311 triliun, turun Rp48 miliar dari 2025; pada APBD Perubahan 2026 juga lebih rendah Rp23 miliar.
- Pemkot tetap memprioritaskan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pelayanan publik sambil mengoptimalkan PAD serta memperkuat kemandirian fiskal.
Bekasi, IDN Times - Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyesuaian sejumlah kegiatan pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah di tengah perubahan alokasi transfer ke daerah (TKD). Penyesuaian tersebut dilakukan melalui efisiensi belanja dan penjadwalan ulang proyek yang memungkinkan dikerjakan secara bertahap.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, perubahan pendapatan daerah berpengaruh terhadap ruang fiskal pemerintah. Namun, Pemkot Bekasi telah mengantisipasi kondisi tersebut melalui penajaman belanja dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Setiap perubahan pendapatan tentu berpengaruh terhadap ruang fiskal. Tetapi kami sudah mengantisipasinya melalui efisiensi, penajaman belanja dan peningkatan pendapatan asli daerah,” kata Tri, Rabu (28/10/2026).
1. Besaran dana transfer pusat ke Pemkot Bekasi turun pada 2026
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (IDN Times/Imam Faishal) Dalam APBD murni 2026, dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Kota Bekasi dari pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2,311 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan APBD murni 2025 yang mencapai Rp2,359 triliun.
Dari data tersebut, terdapat penurunan sekitar Rp48 miliar atau 2,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, dalam APBD Perubahan 2026, TKD meningkat menjadi Rp2,339 triliun. Namun, jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp2,362 triliun, atau turun sekitar Rp23 miliar.
Tri mengatakan, Pemkot Bekasi telah melakukan penyesuaian fiskal agar perubahan pendapatan tidak mengganggu pelayanan dasar masyarakat.
“Jadi kami tidak melihat efisiensi sebagai alasan untuk menghentikan pembangunan. Justru ini menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” jelasnya.
2. Pemkot Bekasi atur ulang prioritas pembangunan
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. (IDN Times/Imam Faishal) Tri menjelaskan, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mengevaluasi efektivitas belanja dan menentukan kembali skala prioritas pembangunan.
Menurutnya, Pemkot Bekasi juga melakukan efisiensi terhadap belanja yang dinilai kurang prioritas, sembari mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
“Keduanya kami lakukan. Belanja yang kurang prioritas kami efisienkan, sementara potensi pendapatan daerah terus kami optimalkan,” katanya.
Ia menegaskan, arah kebijakan pemerintah daerah ke depan adalah memperkuat kemandirian fiskal agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
3. Pembangunan tetap diprioritaskan
ilustrasi pembangunan(IDN Times/Herka Yanis) Tri menyampaikan, penyesuaian anggaran tidak serta-merta berarti proyek pembangunan dibatalkan. Sejumlah pekerjaan dapat dijadwalkan ulang atau dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Penyesuaian memang dilakukan terhadap sejumlah kegiatan agar sesuai dengan kemampuan fiskal. Namun prinsipnya bukan membatalkan pembangunan, melainkan melakukan phasing atau penjadwalan kembali terhadap pekerjaan yang memang memungkinkan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Bekasi tetap memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan pelayanan publik.
Dalam menentukan prioritas pembangunan, lanjut Tri, Pemkot Bekasi mempertimbangkan manfaat program bagi warga serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jadi keterbatasan fiskal tidak boleh membuat pemerintah berhenti bergerak. Kita harus lebih cerdas memilih prioritas, memperkuat kolaborasi dan mencari sumber pembiayaan alternatif yang sesuai aturan,” tuturnya.
