Sederet Penyebab IHSG Anjlok, Salah Satunya Defisit APBN di Februari
- Penerimaan pajak turun 30,1% hingga Februari 2025.
- Defisit fiskal disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak yang membebani pengusaha.
- Sentimen eksternal seperti perang dagang dan ketegangan di Timur Tengah mempengaruhi kinerja IHSG.
Jakarta, IDN Times - Analis pasar keuangan menilai salah satu sentimen domestik penyebab indeks saham Indonesia kebakaran adalah kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tercatat defisit pada awal Februari. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjungkal hampir 7 persen pada hari ini, Selasa (18/3/2025). Bahkan, perdagangan saham sempat dihentikan (trading halt) untuk mencegah penurunan lebih tajam.
Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengatakan sentimen domestik yang mempengaruhi IHSG berasal dari realisasi kinerja APBN. Realisasi anggaran mencatatkan defisit pada Februari sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mengingat dampak yang ditimbulkan dari (defisit) terhadap perekonomian nasional.
"APBN kita di bulan Februari 2025 ini kan mengalami defisit fiskal sebesar Rp31,2 triliu atau 0,13 persen juga menjadi pembicaraan para ekonom dan (investor)," tegasnya kepada IDN Times, Selasa (18/3/2025).
1. Penerimaan pajak merosot jadi faktor yang pengaruhi IHSG
Defisit fiskal yang terjadi pada Februari ini disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak yang cukup besar. Bila mengacu data realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 hanya mencapai Rp187,8 triliun, menurun sekitar 30,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
"Penerimaan pajak yang turun karena implementasi sistem Coretax yang dirasa membebani para pengusaha. Para pengusaha mengungkapkan kesulitan yang mereka hadapi dalam memenuhi kewajiban pajak, yang berimbas pada berkurangnya penerimaan negara," kata Ibrahim.
Dengan demikian, ia meminta Kementerian Keuangan mencari strategi untuk menggenjot penerimaan negara tahun ini mengingat berbagai tantangan yang terjadi di global pun bisa ikut mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri.
2. Ketegangan geopolitik yang meningkat picu IHSG melemah
Sentimen eksternal ikut mempengaruhi kinerja IHSG. Bahkan, Ibrahim menyebut kondisi ini serupa dengan penurunan IHSG pada 2019 yang disebabkan sentimen eksternal berkaitan dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump. Kala itu, kebijakan Trump itu mendorong ketidakpastian di global yakni saat dimulainya perang Dagang Amerika Serikat-China.
Perang dagang bermula karena Trump kesal dengan neraca perdagangan negaranya yang selalu tercatat defisit dengan China. Untuk itu, ia memilih langkah proteksionisme untuk memperbaiki neraca perdagangan AS.
"Salah satu yangenyebabkan indeks harga saham begitu jatuh, ya memang ini masalah perang dagang lagi. Perang dagang yang cukup luar biasa, ya antara Amerika, dengan Tiongkok, Eropa, Kanada, dan Meksiko yang begitu besar. Kondisi ini pun memungkinkan negara-negara yang terdampak dari perang dagang ini akan mengalami krisis ekonomi," tegasnya.
Di sisi lain, ada juga faktor ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga semakin memanas karena Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman, yang menewaskan banyak pemimpin kelompok tersebut. Sementara itu, Israel juga melakukan serangan terhadap jalur Gaza, menyebabkan hampir 200 orang tewas, termasuk pemimpin senior Hamas.
"Ini membuat titik balik bahwa ketegangan di Timur Tengah ini begitu dahsyat. Pergelutan geopolitik ini sebenarnya yang membuat saham-saham berbasis teknologi berguguran dan berdampak pada IHSG di Amerika, Eropa, Asia dan termasuk Indonesia," ungkap Ibrahim.
3. Pendapatan negara Februari susut 20,85 persen
Kinerja pendapatan negara sampai Februari 2025 tercatat sebesar Rp316,9 triliun. Angka ini merosot Rp83,46 triliun atau 20,85 persen dibanding pendapatan negara pada periode yang sama tahun lalu, tepatnya Februari 2024 yang mencapai Rp400,36 triliun.
Sedangkan belanja negara terealisasi sejumlah Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari total pagu anggaran belanja tahun ini. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari target. Terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp83,6 triliun (7,2 persen dari target) dan belanja non-K/L mencapai Rp127,9 triliun (8,3 persen dari target). Adapun transfer ke daerah mencatatkan realisasi cukup tinggi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 dari target.
