Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Menkeu Purbaya: Suara Sebagian Kecil Rakyat

Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, angkat bicara mengenai tuntutan publik yang saat ini tengah banyak dibicarakan, yaitu 17+8 Tuntutan Rakyat.

Purbaya mengatakan, dirinya belum mempelajari tuntutan tersebut. Namun, dia menilai tuntutan itu merupakan suara sebagian kecil masyarakat yang merasa tidak puas dengan kondisi ekonomi saat ini.

“Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin ada yang merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” ujar dia saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Menurut dia, jika perekonomian dapat tumbuh optimal, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga pandangan negatif terhadap pemerintah pun berkurang.

Oleh karena itu, setelah dirinya resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya berkomitmen untuk bekerja keras mendongkrak perekonomian agar bisa tumbuh lebih cepat.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6–7 persen. Jika target itu tercapai, diyakini akan menciptakan lapangan kerja yang luas.

“Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan sibuk mencari kerja dan makan enak dibandingkan demo,” kata dia.

Meski begitu, Purbaya mengakui target tersebut tidak bisa diraih dalam waktu singkat. Dia mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan.

“Kita akan kejar pertumbuhan setinggi mungkin secara optimal. Kalau ditanya, bisa tidak besok langsung 8 persen? Kalau saya jawab bisa, berarti saya menipu. Namun, kita bergerak ke arah sana,” ucap dia.

Adapun 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan rumusan berbagai elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis yang mendorong reformasi di sejumlah sektor.

Sebanyak 17 tuntutan diberi tenggat hingga 5 September 2025, sementara delapan tuntutan lainnya memiliki batas waktu sampai 31 Agustus 2026.