Pemerintah Jepang menyiapkan dana cadangan 500 miliar yen untuk subsidi listrik dan gas rumah tangga musim panas ini, guna meredam lonjakan harga akibat krisis di Timur Tengah.
PM Sanae Takaichi menolak imbauan penghematan energi dan menegaskan aktivitas ekonomi harus tetap berjalan sambil mencari sumber minyak alternatif agar pasokan tetap aman.
Program subsidi energi yang dimulai sejak perang Rusia-Ukraina akan diperbesar hampir dua kali lipat tahun ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat Jepang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan alokasi dana cadangan sebesar 500 miliar yen (sekitar Rp55,6 triliun) untuk mensubsidi tagihan listrik dan gas rumah tangga pada musim panas ini. Langkah darurat tersebut diambil, guna mengantisipasi lonjakan harga utilitas menyusul krisis di Timur Tengah yang memicu penutupan Selat Hormuz.

Perdana Menteri (PM), Sanae Takaichi, telah menginstruksikan partai koalisi pemerintah, Partai Demokrat Liberal dan Partai Inovasi Jepang, untuk menyusun skema bantuan ini. Targetnya, beban biaya utilitas masyarakat tahun ini harus lebih rendah daripada musim panas lalu.

"Pemerintah bersiap memberikan bantuan per rumah tangga yang jauh lebih besar, dibanding tahun lalu karena Jepang sangat bergantung pada impor sumber daya energi," kata sumber pemerintah Jepang pada Kamis (21/5/2026), dilansir Kyodo News.

1. Skema subsidi yang direncanakan

Ilustrasi tower listrik. (unsplash.com/Fré Sonneveld)

NHK News melaporkan, besaran subsidi direncanakan naik 1-2 yen per kilowatt-jam (kWh) dari tarif normal. Sebagai perbandingan, subsidi tahun lalu berkisar antara 2-2,4 yen per kWh.

Untuk sumber dana, pemerintah akan menggunakan dana cadangan anggaran fiskal berjalan. Namun, melihat skala krisis, pemerintah membuka peluang untuk menyusun anggaran belanja tambahan. Keputusan rencana ini diperkirakan akan disahkan paling cepat minggu depan.

2. Bulan lalu, PM Takaichi tolak imbauan hemat energi

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi. (x.com/kantei)

Pada 27 April 2026, PM Takaichi menolak seruan agar masyarakat mengurangi penggunaan energi. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dan sosial tidak boleh terganggu.

"Saya tidak percaya aktivitas ekonomi atau sosial harus dihentikan pada saat ini," ujar Takaichi dalam sidang parlemen, seraya menegaskan bahwa pemerintah sedang berupaya mengamankan pasokan minyak dari sumber alternatif daripada mengorbankan produktivitas.

Sikap Tokyo ini kontras dengan Korea Selatan yang telah mendesak warganya menghemat energi. Malaysia juga mulai mempromosikan kebijakan work from home demi menekan konsumsi bahan bakar, dilansir Mainichi.

3. Program subsidi energi yang diperkenalkan sejak perang Rusia-Ukraina pada 2023

Ilustrasi uang kertas pecahan sepuluh ribu yen Jepang. (unsplash.com/ jun rong loo)

Program subsidi energi di Jepang pertama kali diperkenalkan pada Januari 2023 akibat dampak perang Rusia-Ukraina. Sejak saat itu, insentif ini diterapkan secara fluktuatif, khususnya pada puncak musim panas dan musim dingin saat penggunaan pendingin serta pemanas ruangan melonjak.

Pada musim panas lalu, pemerintah menghabiskan 288,1 miliar yen (Rp32 triliun) dana cadangan untuk memangkas pengeluaran rata-rata rumah tangga sekitar 1.000 yen (Rp111 ribu) per bulan. Dengan anggaran yang kini hampir dua kali lipat lebih besar, Jepang berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi domestik dari guncangan geopolitik global.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.