Tak Ada Pemilu, Belanja Pemerintah Pusat Susut 7,6 Persen
- Realisasi belanja pemerintahan pusat turun 7,6% menjadi Rp546,8 triliun.
- Belanja K/L turun 16,6% karena pengaruh belanja pegawai, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja barang.
- Realisasi belanja non K/L mencapai Rp293,1 triliun termasuk pembayaran manfaat pensiun hingga subsidi yang sudah dicairkan.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintahan pusat sampai dengan 30 April 2025 telah mencapai Rp546,8 triliun. Capaian ini mengalami kontraksi hingga 7,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp591,7 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penurunan belanja pemerintah pusat disebabkan tidak adanya momentum pemilihan umum (pemilu), sehingga tidak ada belanja khusus pemilu. Alhasil, belanja pemerintah pusat baru mencapai 20,2 persen dari target APBN Rp2.701,4 triliun.
"Bila dibandingkan 2024 memang terjadi lebih rendah namun lebih rendah karena sebagian di 2024 ada belanja khusus pemilu di Februari 2024 (Rp22,5 triliun) tapi tahun ini tidak ada belanja tersebut," tegas Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (23/5/2025).
1. Rincian realisasi belanja K/L
Suahasil memaparkan, belanja KL tercatat sudah Rp253,6 triliun atau 21,9 terhadap target APBN. Namun belanja K/L juga turun 16,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp304,2 triliun.
Belanja ini dipengaruhi oleh belanja pegawai dan belanja barang, penyaluran Bansos (PBI JKN, PKH, kartu sembako, PIP, dan KIP Kuliah).
Belanja K/L terbagi dalam empat jenis belanja. Pertama yaitu belanja pegawai sebesar Rp102 triliun atau 15,7 persen dari pagu APBN. Khusus pada April 2025 realisasi belanja pegawai mencapai Rp22,5 triliun.
Menurutnya, realisasi belanja pegawai terjadi secara on track. Dari sisi non PNS terjadi kenaikan jumlah guru yang dibiayai pada tahun 2025 sebanyak 301.968 guru.
“Belanja pegawai pada tahun 2025 terjadi peningkatan 6 persen sebab belanja pegawai untuk beberapa K/L transisi mengalami peningkatan untuk merekrut pegawai baru,” tutur dia.
2. Validasi data bansos sebabkan realisasi merosot
Kemudian belanja bantuan sosial sebesar Rp43,6 triliun atau 32,3 persen dari pagu APBN.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu terjadi penurunan sebesar Rp55,5 triliun. Lantaran saat ini pemerintah sedang melakukan pemadanan validasi dengan menyesuaikan data tunggal sosial ekonomi nasional.
Ketiga, yaitu belanja modal sebesar Rp36,6 triliun atau 15,7 persen dari APBN. Khusus pada April 2025 realisasi belanja modal sebesar Rp10,7 triliun.
Kenaikan belanja ini terjadi digunakan membiayai peralatan dan mesin sebesar Rp28,1 triliun dan khusus pada April 2025 sebesar Rp5,8 triliun; untuk jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp6,1 triliun khusus pada April 2025 sebesar Rp3,6 triliun; serta gedung dan bangunan sebesar Rp1,9 triliun khusus untuk April sebesar Rp1,07 triliun.
“Akselerasi belanja modal dimulai bulan Maret dan berlanjut ke April 2025. Hal ini dilakukan melalui groundbreaking dan progress fisik proyek-proyek infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan,” beber Suahasil.
Keempat yaitu belanja barang sebesar Rp71,4 triliun atau 14,7 persen dari APBN. Khusus untuk bulan April realisasi belanja barang sebesar Rp19,6 triliun.
Dalam hal ini belanja barang tetap memprioritaskan efektivitas pelayanan masyarakat Jika dirinci belanja barang sebesar pelayanan K/L kepada masyarakat sebesar Rp37,7 triliun; layanan Masyarakat melalui Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp23,2 triliun; pemeliharaan aset negara sebesar Rp5,8 triliun; barang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp4,7 triliun.
3. Belanja non K/L realisasinya Rp293,1 triliun
Lebih rinci untuk belanja non K/L realisasinya Rp293,1 triliun. Realisasi ini mencakup pembayaran manfaat pensiun hingga subsidi.
"Manfaat pensiun sudah dibayarkan Rp70,8 triliun yang dibayarkan sesuai jadwal dan memang ada peningkatan jumlah pensiunan yang menerima manfaat pensiun dibandingkan 1 tahun lalu, penambahan penerima manfaat pensiun sekitar 55 ribu orang," bebernya.
Kemudian realisasi pembayaran yang sudah dicairkan pemerintah mencapa Rp47,4 triliun.
"Kalau dilihat sebenarnya pemanfaatan subsidi bukan hanya yang sudah dicairkan tapi seluruh volume dalam komponen subsidi akan ditagihkan," kata dia menegaskan.
