Target Swasembada Tiga Bulan Lagi, RI Bakal Setop Impor Beras
- Target swasembada dipercepat dari empat tahun jadi satu tahun
- Distribusi pupuk lebih cepat jadi faktor pendukung swasembada
- Didukung perbaikan irigasi dan akselerasi alat pertanian
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan dengan menghentikan impor beras dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Target tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto yang membahas ketahanan pangan nasional.
Dia menyebut, percepatan menuju swasembada menjadi salah satu fokus utama pemerintah saat ini. Amran berharap tidak ada gangguan cuaca ekstrem agar rencana tersebut dapat terealisasi sesuai jadwal.
"Mudah-mudahan tidak ada aral melintang 2 bulan ke depan kurang lebih 3 bulan, insya Allah Indonesia tidak impor lagi. Mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrim kita swasembada," kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
1. Target swasembada dipercepat dari empat tahun jadi satu tahun
Amran menjelaskan saat awal dilantik, Presiden Prabowo menugaskannya untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu empat tahun, terutama untuk komoditas beras. Namun, target itu kemudian dipercepat menjadi tiga tahun, dan akhirnya hanya satu tahun.
Dia mengatakan, target yang semula dirancang untuk empat tahun kini diprediksi bisa terealisasi lebih cepat.
"Swasembada pangan dari 4 tahun, Alhamdulillah, insya Allah tidak ada aral melintang 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan itu jadi kenyataan. Target 4 tahun, tapi jadi kenyataan dalam waktu 1 tahun," sebutnya.
2. Distribusi pupuk lebih cepat jadi faktor pendukung swasembada
Amran menjelaskan, capaian tersebut tak lepas dari dukungan penuh Presiden Prabowo yang menerbitkan sejumlah regulasi baru di sektor pangan. Terdapat 17 aturan yang telah direvisi untuk mempercepat produksi dan distribusi pangan.
Salah satu perubahan besar terjadi pada sistem distribusi pupuk bersubsidi. Sebelumnya, penyaluran pupuk disebut terkendala oleh banyaknya regulasi dan panjangnya proses birokrasi.
Distribusinya sebelumnya melibatkan banyak kementerian serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kini, mekanisme distribusi disebut lebih sederhana, dari produsen langsung ke petani melalui tiga tahapan saja.
"Sekarang ini dari Kementerian Pertanian, Inpres (Instruksi Presiden) keluar, langsung ke produsen, produsen langsung ke petani, hanya 3 step," ujar Amran.
3. Didukung perbaikan irigasi dan akselerasi alat pertanian
Selain soal pupuk, pemerintah juga tengah memperbaiki sistem irigasi nasional melalui Inpres yang memungkinkan perbaikan lintas wilayah tanpa dibatasi administrasi kabupaten, kota, atau provinsi.
"Itu diambil alih oleh (pemerintah) pusat, seluas 2 juta hektare seluruh Indonesia, ini juga kita perbaiki," paparnya.
Amran mengatakan, langkah tersebut disertai dengan percepatan modernisasi pertanian, seperti penyediaan alat mesin pertanian dan pencetakan sawah baru.
