Thailand Bentuk Satuan Tugas Khusus Hadapi Aturan Perdagangan AS
- Pembentukan satuan tugas khusus pada Oktober 2025.
- Satuan tugas fokus mengelola sertifikat asal barang untuk memenuhi aturan perdagangan AS.
- Thailand merespons regulasi baru AS dengan strategi perdagangan dan peningkatan konten lokal pada produk ekspor.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Thailand akan membentuk satuan tugas khusus pada Oktober 2025 untuk mengelola jutaan sertifikat asal barang dalam rangka memenuhi aturan perdagangan ketat yang sedang dinegosiasikan dengan Amerika Serikat (AS). Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap pengawasan ketat Washington terhadap praktik transshipment barang dari China melalui negara-negara Asia Tenggara.
Pengetatan aturan tersebut bertujuan mencegah penghindaran tarif tinggi yang diberlakukan AS pada barang-barang asal China. Negara-negara seperti Thailand dan Vietnam menjadi sorotan karena dinilai memfasilitasi pengiriman ulang barang tanpa nilai tambah yang cukup, sehingga memicu kebutuhan prosedur dokumentasi baru yang kompleks.
1. Pembentukan satuan tugas dan fungsinya
Seorang pejabat dari Kementerian Perdagangan Thailand mengumumkan pada Selasa (2/9/2025), bahwa satuan tugas khusus akan mulai beroperasi pada Oktober 2025 untuk mengatur sertifikat asal barang sebagai syarat perdagangan dengan AS.
"Satuan tugas ini akan fokus mengelola dokumen penting agar perusahaan Thailand dapat memenuhi regulasi ketat AS secara tepat waktu," kata pejabat tersebut.
Langkah ini menjadi respons atas kebutuhan dokumen massal yang diperkirakan mencapai jutaan untuk setiap transaksi ekspor.
Selain itu, satuan tugas ini juga bertugas memastikan otentifikasi dan transparansi dokumen asal barang guna menghindari risiko kesalahan atau manipulasi data yang berimplikasi pada pengenaan tarif tinggi dari AS. Badan ini akan berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat kepatuhan perdagangan dan memperlancar proses ekspor.
"Kami memahami betapa pentingnya prosedur ini untuk menjaga akses pasar AS tetap terbuka bagi produk Thailand," tambah pejabat itu.
2. Pengawasan ketat terhadap transshipment oleh AS
Otoritas AS semakin menajamkan pengawasan terhadap praktik transshipment barang, yang dinilai digunakan untuk menghindari tarif impor yang lebih tinggi. Pihak berwenang AS menegaskan bahwa produk yang melalui jalur transshipment tanpa nilai tambah cukup di negara transit akan dikenai tarif sampai 40 persen.
"Kami akan menindak tegas setiap upaya pengecohan dalam menetapkan asal barang untuk kepentingan tarif," jelas seorang pejabat dari Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR), dilansir The Nation Thailand.
Pengawasan tersebut menyasar negara-negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Thailand dan Vietnam, yang selama ini menjadi titik distribusi barang asal China ke pasar AS. Data dari pihak AS menunjukkan adanya lonjakan ekspor barang dari negara-negara tersebut ke AS sejalan dengan meningkatnya impor China ke kawasan itu.
"Memastikan nilai tambah lokal menjadi kunci agar tarif tetap rendah dan perdagangan tetap lancar," ujar pejabat USTR dalam konferensi pers.
3. Dampak aturan baru dan respons Thailand
Thailand merespons regulasi baru AS dengan mempercepat negosiasi dan mempersiapkan strategi perdagangan untuk mengurangi dampak tarif tinggi. Upaya ini termasuk menurunkan tarif impor AS dari 36 persen menjadi 19 persen bagi produk Thailand melalui serangkaian pembicaraan intensif.
"Perundingan yang komprehensif ini penting agar eksportir Thailand tidak terdampak signifikan dan tetap bisa bersaing di pasar Amerika," kata pejabat dari Kementerian Perdagangan Thailand.
Selain itu, pemerintah Thailand sedang menggenjot program peningkatan konten lokal pada produk ekspor untuk menghindari kategori transshipment.
"Kami mendorong pelaku industri melakukan transformasi manufaktur agar produksi benar-benar memberikan nilai tambah sebelum diekspor," ujar Menteri Perdagangan Thailand pada saat konferensi pers.
Pendekatan ini juga melibatkan stimulus ekonomi senilai miliaran dolar AS untuk mendukung sektor manufaktur dan ekspor.
