Thomas Djiwandono Ungkap Biang Kerok UMKM Susah Berkembang

04 Sep 2024, 21:57 WIB

Thomas Djiwandono tiba di kantor Kemenkeu usai dilantik Presiden Jokowi sebagai Wamenkeu 2 pada Kamis (18/7/2024). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Intinya sih...

UMKM menghadapi berbagai kendala seperti akses pasar terbatas, biaya logistik tinggi, infrastruktur digital yang kurang, dan layanan keuangan yang minim.
UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap sekitar 95% tenaga kerja, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.
Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengatasi tantangan UMKM, dengan dukungan dari lembaga internasional seperti Millennium Challenge Corporation (MCC) untuk investasi infrastruktur dan peningkatan akses keuangan bagi UMKM.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya pertumbuhan dan pengembangannya.

Dia menjelaskan permasalahan tersebut meliputi akses yang terbatas ke pasar, tingginya biaya logistik, tidak memadainya infrastruktur digital, serta kurangnya layanan keuangan.

"Ini adalah hambatan yang menahan potensi penuh UMKM dan, pada gilirannya, potensi perekonomian kita," kata dia dalam Peluncuran Indonesia Infrastructure & Finance Compact di Energy Building, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

1. Padahal UMKM menjadi pilar stabilitas ekonomi Indonesia

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dalam Peluncuran Indonesia Infrastructure & Finance Compact di Energy Building, Jakarta, Rabu (4/9/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Thomas menegaskan UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dia menyebutkan pada 2023, terdapat sekitar 66 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Tak hanya itu, UMKM juga mampu menyerap sekitar 95 persen tenaga kerja. Namun, meskipun menjadi pilar stabilitas ekonomi, Thomas menekankan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan.

"Sebagai pilar stabilitas ekonomi Indonesia, UMKM terus menghadapi tantangan yang signifikan," paparnya.

2. Pemerintah sambut baik dukungan mitra internasional

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dalam Peluncuran Indonesia Infrastructure & Finance Compact di Energy Building, Jakarta, Rabu (4/9/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Dia menyampaikan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh UMKM, Indonesia perlu melakukan kolaborasi lintas sektor. Dia menekankan pentingnya keterlibatan mitra internasional.

Oleh karenanya, dia menyambut positif dukungan Millennium Challenge Corporation (MCC), lembaga bantuan luar negeri AS yang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka pasar, dan meningkatkan standar hidup di negara-negara tertentu, termasuk Indonesia.

MCC dan pemerintah Indonesia bekerja sama untuk mengadakan investasi sebesar 649 juta dolar AS guna mengatasi salah satu hambatan terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni layanan keuangan yang mahal dan kurang berkembang.

Kerja sama tersebut akan fokus pada peningkatan pembiayaan infrastruktur, terutama infrastruktur transportasi dan logistik serta peningkatan akses keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Ini lebih dari sekadar serangkaian proyek atau inisiatif. Ini merupakan visi bersama untuk masa depan bangsa kita," ujar Thomas.

3. Alasan MCC beri bantuan ke pemerintah Indonesia

Ilustrasi UMKM (IDN Times)

Dukungan MCC dilatarbelakangi oleh UMKM yang kekurangan akses penting ke kredit, hanya menyumbang 21,3 persen dari total pinjaman bank sehingga membatasi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, investasi dalam UMKM memiliki dampak luas, karena pertumbuhan UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan pemilik UMKM, tetapi juga berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Perempuan, meskipun merupakan mayoritas pemilik UMKM, menghadapi hambatan sosial-ekonomi dan hukum tambahan yang menghalangi kemampuan mereka untuk mendapatkan NPWP dan pendaftaran bisnis, persyaratan utama untuk memperoleh pinjaman.

Proyek pembiayaan UMKM akan mendukung pertumbuhan UMKM dan mengatasi hambatan spesifik yang dihadapi oleh pengusaha perempuan dengan menyediakan pelatihan kapasitas bisnis dan bantuan teknis untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kesiapan investasi.

Itu termasuk menyediakan pelatihan literasi digital dan keuangan serta kegiatan peningkatan kapasitas kesiapan bisnis. Proyek Pembiayaan UMKM juga akan menguji fasilitas pembiayaan yang inklusif gender untuk meningkatkan pinjaman yang diberikan kepada UMKM milik perempuan.