Tim Prabowo-Gibran Sebut Sinkronisasi dengan Sri Mulyani cs Lancar
Jakarta, IDN Times - Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono menjelaskan tim ekonomi Prabowo-Gibran sudah melakukan komunikasi dan sinkronisasi dengan pemerintahan saat ini.
Menurutnya, proses sinkronisasi selama dua bulan terakhir lancar dan proses transisi pun diharapakannya berjalan dengan mulus.
"Rapat tidak berdiri sendiri, kami di tim gugus sinkronisasi khususnya saya dan tim ekonomi, sudah hampir lebih dari dua bulan bekerja erat dengan Kemenkeu Ibu Menteri dan Dirjen-Dirjen. Ini adalah sebuah proses yang alami dan tersinkronkan," kata Thomas dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Senin (24/6/2024).
1. Prabowo-Gibran janji penuhi aturan defisit dan tidak akan menaikkan rasio utang
Thomas membantah rumor akan menaikkan rasio utang di atas 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman rasio utang terhadap PDB adalah tidak lebih dari 60 persen.
“Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50 persen dan sebagainya itu tidak mungkin,” katanya.
Thomas juga memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran akan mematuhi aturan defisit APBN 2025 di bawah 3 persen terhadap PDB.
“Intinya bahwa kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang sudah direncanakan pemerintah kini dan akan disepakati DPR nanti," ungkap Thomas.
2. Anggaran makan gratis Rp71 triliun merupakan kesepakatan bersama
Terkait anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun di tahun depan, kata Thomas, itu sudah merupakan hasil diskusi dan kesepakatan bersama. Namun terkait rincian jumlah penerima dan penyalurannya dari Kementerian mana pun masih dalam pembahasan internal.
"Kami berkomitmen lakukan program unggulan Prabowo Subianto bertahap fungsi bertahap tapi tentu dengan prnsip belanja yang berkualitas dan kami ingin capai target 100 persen secepat mungkin dengan prinsip postur fiskal jadi prinsip utama. Kami juga ingin tekankan Presiden terpilih komit terhadap defsit yang disepakati pemerintah sekarang dan DPR," tegasnya.
3. Siklus RAPBN 2025 disiapkan pemerintah sekarang untuk Presiden terpilih, Prabowo-Gibran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tengah menyusun RAPBN 2025 dan sudah masuk dalam tahapan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2025. Selanjutnya pada Agustus, pembahasan dilanjutkan lebih rinci mengenai APBN 2025.
"Siklus pembahasan RAPBN 2025 yang disiapkan pemerintah sekarang untuk pemerintah terpilih pada 2025. Oleh karena itu, APBN transisi memang harus terus dikomunikasikan dikoordinasikan disinkronkan antara pemerintah saat ini yang susun dan pemerintah yang akan menjalankan yaitu presiden terpilih dan wapres," tegas Sri Mulyani.
