Uang Lama Nigeria Diputuskan Tetap Beredar hingga Akhir Tahun

Masa penukaran uang kertas baru yang singkat telah menimbulkan masalah di Nigeria, yang membuat 16 negara bagian mengajukan gugatan pada bulan lalu. Mereka meminta agar uang kertas 200, 500, dan 1.000 naira dapat diizinkan beredar untuk jangka waktu yang lebih lama.

Hakim Emmanuel Agim, yang membacakan keputusan pengadilan mengatakan bahwa kebijakan uang kertas baru belum mengikuti proses yang benar.

"Instruksi yang diberikan presiden tidak sah. Perintah seperti itu tidak hanya disampaikan setelah pembicaraan pribadi dengan Gubernur CBN (Bank Sentral Nigeria)," kata Agim, dilansir BBC.

Pengadilan juga memarahi Presiden Muhammadu Buhari karena tidak mematuhi perintah sementara sebelumnya untuk menghentikan kebijakan sampai kasus tersebut diputuskan. Pengadilan mengatakan tidak ada yang menunjukkan bahwa arahan Presiden Buhari untuk mengakhiri uang kertas 200 naira lama hingga 10 April dilaksanakan.

“Ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan menunjukkan bahwa demokrasi negara (adalah) kepura-puraan belaka dan sekarang digantikan oleh otokrasi," katanya.

Bank sentral mengatakan bahwa desain ulang kertas baru akan membantu menurunkan inflasi, mengontrol jumlah uang yang beredar, dan mempersulit pembayaran uang tebusan yang diminta penculik. Kebijakan itu juga diduga untuk menghentikan adanya transaksi suara selama pemilu.

Namun, banyak warga kesulitan untuk mengakses uang tunai baru. Mereka yang telah mendepositokan uang kertas lama mereka di bank dan dengan yang baru tidak tersedia, banyak yang beralih ke perbankan online.

Dampak dari kebijakan uang kertas baru telah menyebabkan jutaan warga kesusahan, terutama mereka yang berada di pedesaan yang sangat bergantung pada uang tunai. Bahkan beberapa warga yang kekurangan uang harus melakukan barter untuk bertahan hidup.

Kebijakan tersebut juga memicu protes yang berubah menjadi kekerasan, dan menyebabkan tiga orang tewas.

Ndu Nwokolo, ekonom Nextier, mengatakan dia tidak berharap Bank Sentral Nigeria dan Buhari akan segera mematuhi keputusan pengadilan.

"Eksekutif dapat berkata, 'Oke, kami telah mendengar Mahkamah Agung, kami akan melakukannya.' Tapi berapa lama pun mereka melakukannya (patuh), siapa yang akan membawa mereka ke pengadilan untuk mengatakan, 'Anda telah diminta untuk menerapkan ini dan Anda belum mulai menerapkannya?'" kata Nwokolo, dilansir VOA News.

Nwokolo mengatakan langkah Buhari sebelumnya yang tidak mematuhi keputusan pengadilan diyakini merupakan tindakan sengaja oleh presiden untuk mencegah transaksi suara selama musim pemilu. Nigeria mengadakan pemilihan presiden presiden dan parlemen pada 25 Februari. Pekan depan, berbagai negara bagian akan menggelar pemilihan gubernur.